Headline.co.id, Batu ~
Karhutla di Kabupaten Siak, Riau, mencapai 273,423 hektare hingga 10 September 2026. Kondisi tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Siak Novendra Kasmara saat Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan RI Thomas Nifinluri berkunjung ke Siak, Jumat (11/9/2026). Sebagian besar wilayah yang terbakar berada di lahan gambut dan kawasan hutan, sehingga memerlukan penanganan serius. Kementerian Kehutanan menyiapkan strategi berupa modifikasi cuaca serta pemantauan darat dan udara untuk mengendalikan karhutla dan mencegah Kabupaten Siak diselimuti kabut asap.
Thomas mengapresiasi upaya pengendalian karhutla di Siak yang berjalan melalui kolaborasi berbagai pihak. Menurut dia, kerja sama tersebut menjadi kunci dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang memiliki kawasan hidrologi gambut luas.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kami mendapat laporan, kerja sama dan kolaborasi gotong royongnya sangat luar biasa. Memang kerja-kerja seperti ini yang seharusnya terus digelorakan karena menjadi kunci dalam pengendalian karhutla,” kata Thomas saat berkunjung ke Siak.
Karhutla Siak Meluas di Kawasan Gambut
Thomas mengatakan Kabupaten Siak merupakan daerah rawan karhutla karena memiliki kawasan hidrologi gambut yang luas. Oleh sebab itu, pemetaan kawasan hidrologi gambut dinilai penting dalam menentukan langkah pengendalian kebakaran.
“Memang penting memperhatikan peta kawasan hidrologi gambut karena Kabupaten Siak merupakan daerah yang rawan karhutla. Kami sangat apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam pengendalian karhutla, luar biasa sekali,” ujarnya.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Siak, luas karhutla hingga 10 September 2026 mencapai 273,423 hektare. Luasan tersebut terdiri atas 111,33 hektare di kawasan hutan, sedangkan sisanya berada di lahan masyarakat.
Eskalasi karhutla meningkat pada Agustus hingga September. Kebakaran terutama terjadi di kawasan Taman Nasional Zamrud, Kampung Dayun, Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, hingga Tasik Betung.
Situasi itu membuat personel dan peralatan harus dibagi untuk menangani kebakaran di sejumlah lokasi secara bersamaan. BPBD Siak menyebut keterbatasan sumber daya menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla di lapangan.
BMKG Prediksi Kemarau Berlanjut hingga 2027
Thomas menyampaikan prediksi BMKG mengenai puncak musim kemarau yang berlangsung pada September dan berpotensi berlanjut hingga awal 2027. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pengendalian karhutla di Kabupaten Siak.
Karena itu, Kementerian Kehutanan akan menyiapkan langkah terukur dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia. Upaya tersebut mencakup modifikasi cuaca serta skema pemantauan dari darat dan udara.
“Kita akan siapkan strategi, mulai dari modifikasi cuaca, bahkan skema pemantauan darat dan udara dengan mengerahkan sumber daya yang ada,” ungkap Thomas.
Penanganan Karhutla Dilakukan secara Terpadu
Wakil Bupati Siak Syamsurizal sebelumnya menyampaikan kondisi penanganan karhutla di lapangan sekaligus menyerahkan dokumen permohonan dukungan kepada Kementerian Kehutanan. Ia mengatakan pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sarana, peralatan, serta anggaran operasional.
Menurut Syamsurizal, sebagian besar area terbakar berada di lahan gambut dan kawasan hutan. Penanganan di wilayah tersebut, kata dia, membutuhkan upaya serius karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan keberadaan satwa.
“Kami bekerja seikhlas-ikhlasnya tanpa memandang bulu, kami berusaha untuk bagaiamana agar api segera padam. Karena yang kami jaga adalah keselamatan masyarakat sekaligus kawasan hutan tempat satwa tinggal yang juga menjadi aset negara,” ucap Syamsurizal.
Ia berharap kunjungan Kementerian Kehutanan menjadi ruang diskusi sekaligus langkah awal untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pengendalian karhutla di Siak.
“Kami berharap kunjungan ini menjadi jalan keluar bagi persoalan yang kami hadapi di lapangan. Penanganan karhutla di Siak kami lakukan secara gotong royong bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, perusahaan hingga masyarakat,” kata Syamsurizal.
BPBD Siak telah melakukan penanganan terpadu sejak status siaga ditetapkan pada Februari. Langkah yang dilakukan meliputi pembentukan Satgas Karhutla, patroli, mitigasi, serta pelaporan hotspot dan fire spot secara berkala kepada pemerintah provinsi hingga BNPB.
Novendra mengatakan keterbatasan anggaran, alat berat, logistik, dan kebutuhan operasional menjadi tantangan terbesar dalam menangani kebakaran di lahan gambut.
“Tantangan terbesar di lapangan adalah keterbatasan anggaran, alat berat, logistik, serta kebutuhan operasional untuk penanganan kebakaran di lahan gambut,” kata Novendra.


















