Headline.co.id, Jayapura ~ Pada Selasa (9/12), penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara serentak di Papua Raya resmi dimulai dari Mapolda Papua. Langkah ini merupakan bagian dari upaya nasional Satgas Pengendalian Harga Beras untuk memastikan ketersediaan beras yang memadai dan harga yang terjangkau sesuai ketetapan pemerintah, serta distribusi yang lancar dan merata ke seluruh wilayah. Acara ini diawali dengan doa bersama dan laporan pelaksanaan Satgas Pengendalian Harga Beras yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian, Kapolri, dan jajaran kementerian terkait pada 21 Oktober 2025, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025.
Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Bapanas, Kementerian Pertanian, Kemendagri, Kemenko Perekonomian, Polri, BULOG, dan pemerintah daerah di seluruh provinsi, kota, dan kabupaten. Polri berperan melalui Satgas Pangan dengan dukungan penuh dari Kabareskrim Polri sebagai Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras. Hingga 8 Desember 2025, Satgas telah menyalurkan 1.354 ton beras SPHP dari target alokasi 4.634 ton untuk Papua Raya. Pada hari ini, dilakukan pelepasan tambahan 827,5 ton, sehingga total 2.181,5 ton atau 47,08% telah berhasil didistribusikan ke 42 kabupaten/kota.
Distribusi dilakukan melalui berbagai moda transportasi sesuai karakter wilayah, yaitu transportasi darat ke daerah seperti Keerom, Sarmi, Jayapura, dan lainnya; transportasi udara ke Pegunungan Bintang, Nduga, dan Yahukimo; serta transportasi laut ke Kaimana, Teluk Wondama, dan Teluk Bintuni. Upaya ini bertujuan untuk menurunkan harga beras yang saat ini masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) khususnya di wilayah Zona III (Papua dan Maluku).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selama 49 hari bekerja, Satgas Pengendalian Harga Beras pusat dan daerah telah melakukan 35.105 kali pemantauan, rata-rata 731 titik per hari, yang dominan di tingkat pengecer dan ritel modern. Selain itu, 920 surat teguran telah dikeluarkan kepada pelaku usaha yang menjual beras di atas HET. Analisis Satgas menunjukkan tren positif penurunan harga beras nasional, khususnya di Zona I dan II. Namun, tantangan geografis Papua membuat harga masih lebih tinggi dari HET.
Untuk mengatasi keterbatasan gudang BULOG—di mana masih terdapat 28 kabupaten/kota belum memiliki fasilitas penyimpanan—Satgas telah menyiapkan 32 gudang filial dengan memanfaatkan aset, termasuk 25 aset Polri, 3 aset Pemda, 1 aset KPU, dan 3 aset pinjam pakai masyarakat. Upaya ini dilakukan agar distribusi lebih cepat, biaya logistik rendah, dan beras SPHP lebih mudah dijangkau masyarakat.
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, mewakili Satgas Pengendalian Harga Beras, menegaskan bahwa Polri memberikan dukungan penuh untuk menjamin distribusi SPHP berjalan aman hingga ke daerah paling terpencil. “Papua memiliki tantangan geografis dan keamanan yang tidak ringan. Namun Polri memastikan pendistribusian SPHP tetap berjalan aman. Negara hadir sampai titik paling jauh,” tegas Brigjen Ade Safri.
Ia menambahkan bahwa Polri telah menyiapkan seluruh rencana pengamanan, termasuk skema distribusi melalui jalur darat, udara, dan laut. “Untuk wilayah rawan, kami sudah siapkan pola pengamanan berlapis bersama TNI dan pemerintah daerah. Tidak ada wilayah yang dibiarkan tertinggal dalam penyaluran pangan,” ujarnya.
Brigjen Ade Safri juga menegaskan komitmen Satgas untuk terus melakukan mitigasi dan pemantauan harga secara berkala. “Satgas akan terus bekerja. Mapping, audit, pengawasan, intervensi distribusi, hingga penegakan hukum bila diperlukan akan dilakukan demi menjaga stabilitas harga. Ini bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana arahan Presiden,” jelasnya.
Penyaluran SPHP di Papua Raya merupakan momentum penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Satgas menegaskan bahwa program ini akan berlanjut dan diperluas ke daerah lain yang masih berada di atas HET.
