Headline.co.id, Palangka Raya ~
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Pulang Pisau dan Kalimantan Tengah. Komitmen itu disampaikan Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i dalam Rapat Evaluasi Penanggulangan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah di Pos Lapangan Karhutla Jekan Raya, Palangka Raya, Jumat (11/9/2026). Evaluasi dilakukan untuk memperkuat penanganan karhutla sekaligus menyiapkan langkah antisipasi jangka panjang menghadapi potensi bencana pada 2027. Penanganan dilakukan melalui kerja sama Pemkab Pulang Pisau dengan BNPB, TNI-Polri, BPBD, serta unsur kehutanan.
Dalam rapat tersebut, Ahmad Rifa’i menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurut dia, sinergi lintas lembaga telah membantu pemadaman dan pengendalian ancaman kebakaran di kawasan rawan Tumbang Nusa.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penanganan Karhutla Mengandalkan Kolaborasi
Ahmad Rifa’i mengapresiasi dukungan intensif Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, jajaran TNI-Polri, BPBD provinsi dan kabupaten, serta unsur kehutanan. Seluruh unsur tersebut bekerja bersama di lapangan untuk mengendalikan karhutla di wilayah yang menjadi perhatian.
Kerja bersama itu dinilai efektif dalam memadamkan dan mengendalikan ancaman karhutla di kawasan rawan Tumbang Nusa. Bupati Pulang Pisau menegaskan, penanganan bencana tidak dapat dibebankan kepada satu instansi.
“Penanganan karhutla memerlukan sinergi seluruh pihak karena tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Tidak ada Superman, yang ada adalah Super Team,” ujar Ahmad Rifa’i.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya koordinasi dalam menghadapi karhutla. Pemkab Pulang Pisau terus memperkuat kerja sama lintas lembaga sebagai bagian dari upaya penanggulangan ancaman kebakaran hutan dan lahan di daerah tersebut serta wilayah Kalimantan Tengah.
BNPB Minta Antisipasi Karhutla 2027 Disiapkan
Keberhasilan penanganan di lapangan menjadi bahan bagi BNPB untuk mendorong adanya persiapan jangka panjang. Kepala BNPB RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, meminta Pemkab Pulang Pisau segera menyusun skema antisipasi untuk menghadapi potensi karhutla pada 2027.
Dorongan tersebut disampaikan setelah penanganan karhutla melalui kerja bersama dinilai berjalan efektif. Skema antisipasi jangka panjang diharapkan dapat menjadi dasar bagi daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran pada masa mendatang.
Selain menyusun skema antisipasi, BNPB meminta daerah mengusulkan pembangunan titik-titik ketersediaan air di lokasi rawan bencana. Infrastruktur yang diusulkan lain sumur bor dan embung.
Sumur Bor dan Embung di Lokasi Rawan
Penyediaan sarana infrastruktur air sejak dini dinilai menjadi kunci untuk mendukung penanganan karhutla. Ketersediaan air di lokasi rawan bencana diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman darat ketika kebakaran terjadi.
Dengan adanya sumur bor dan embung, respons terhadap karhutla diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan responsif. Usulan pembangunan titik-titik air tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi yang diminta BNPB untuk menghadapi potensi karhutla pada 2027.
Rapat evaluasi yang dipimpin Gubernur Kalimantan Tengah itu mempertemukan unsur pemerintah dan lembaga yang terlibat dalam penanggulangan karhutla. Bagi Pemkab Pulang Pisau, penguatan koordinasi dan penyediaan infrastruktur pendukung menjadi dua bagian penting dalam menjaga kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla.
Ahmad Rifa’i menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kontribusi seluruh pihak. Koordinasi pemerintah daerah, BNPB, TNI-Polri, BPBD, dan unsur kehutanan menjadi dasar kerja bersama untuk memadamkan serta mengendalikan kebakaran di wilayah rawan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas arahan BNPB agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman saat bencana terjadi. Persiapan titik ketersediaan air dan penyusunan skema jangka panjang diarahkan untuk memperkuat respons darat di masa mendatang.
