Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat basis data nasional yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. BPJPH berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pertukaran dan pemutakhiran data yang relevan untuk pengembangan ekosistem halal nasional.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyatakan bahwa pengelolaan data yang terintegrasi adalah kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini termasuk mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal yang semakin luas. “Kita turut serta dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga terus bersinergi dengan BPS, termasuk saling mengupdate, saling bertukar, dan memperbaharui data, agar kebijakan yang dihasilkan semakin akurat dan berdampak bagi pengembangan ekosistem halal,” ujar Ahmad Haikal Hasan saat menerima kunjungan kerja Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Lebih lanjut, Ahmad Haikal Hasan, yang akrab disapa Babe Haikal, menyebutkan bahwa momentum sensus ini merupakan peluang strategis untuk memperkuat pemetaan pelaku usaha halal di Indonesia. Sebagai bagian dari dukungan konkret, BPJPH akan mengerahkan sekitar 124.000 pendamping PPH untuk membantu proses pemutakhiran data di lapangan. “Ini adalah upaya bersama untuk mencari peluang terbaik bagi kemajuan ekonomi negara,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan apresiasinya atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik bersama BPJPH. “Kerja sama ini sejatinya telah berlangsung dari tahun lalu. Dan hari ini kami berkunjung ke kantor beliau. Kami melihat langsung fasilitas laboratorium dengan peralatan yang sangat modern dan mutakhir. Ini menjadi bukti keseriusan dalam membangun sistem yang efisien dan berbasis teknologi. Dan tentunya ini menjadi salah satu bukti keberhasilan BPJPH di bawah kepemimpinan Babe Haikal untuk menjadi Badan yang super strategis,” sambungnya.
Amalia Adininggar menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 direncanakan berlangsung dari Mei hingga Agustus 2026, dengan cakupan nasional yang melibatkan berbagai sektor usaha. “Pemutakhiran data akan terus dilakukan secara berkala, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah, termasuk di tingkat OPD dan minimal di 30 kota,” jelasnya.
Kepala BPS mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. “Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” pungkasnya.
