Headline.co.id, Jakarta ~ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menyiapkan anggaran Rp993 miliar melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk meningkatkan sarana dan prasarana 173 madrasah pada tahun anggaran 2027. Rencana tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Program ini ditujukan untuk menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak, nyaman, dan berkualitas, dengan pembiayaan SBSN sebagai sumber dananya.
Madrasah yang masuk dalam rencana itu merupakan calon penerima manfaat. Kementerian Agama juga mengingatkan bahwa pembangunan fisik perlu diikuti peningkatan mutu peserta didik, kompetensi guru, dan tata kelola lembaga agar manfaat program tidak hanya terlihat pada gedung dan fasilitas.
SBSN Madrasah 2027 perlu diikuti peningkatan mutu
Suyitno mengatakan fasilitas pendidikan menjadi salah satu pertimbangan wali murid dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak. Menurut dia, pembiayaan SBSN telah dirasakan manfaatnya oleh civitas akademika madrasah dan masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Syukur alhamdulillah, pembiayaan SBSN sudah dirasakan manfaatnya oleh civitas akademika di madrasah. Banyak wali murid yang mempertimbangkan kualitas sarana dan prasarana sebelum menyerahkan anaknya ke lembaga pendidikan,” ujar Suyitno.
Meski demikian, ia menegaskan pembangunan sarana tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur peningkatan pendidikan. Prestasi siswa, kualitas guru, dan pembenahan manajemen madrasah perlu berjalan beriringan secara bertahap dan menyeluruh.
“Pengaruh SBSN ini jangan sampai berhenti pada sarana prasarana, tetapi juga harus diimbangi dengan prestasi siswa, peningkatan kualitas guru, hingga pembenahan manajemen secara bertahap dan menyeluruh,” katanya.
Suyitno meminta kepala madrasah calon penerima manfaat SBSN 2027 mencermati setiap tahapan pembangunan. Ia menekankan pentingnya ketelitian, kepatuhan terhadap petunjuk teknis, kesesuaian dengan prototipe bangunan, serta komunikasi yang intensif.
Menurut Suyitno, sebaran madrasah penerima yang cukup banyak menjadi tantangan dalam koordinasi program. “Komunikasi Bapak/Ibu sangat penting dalam menunjang suksesnya pelaksanaan SBSN ini. Sebaran penerima yang cukup banyak tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam mengoordinasikan pelaksanaan program secara keseluruhan,” ujarnya.
Fasilitas diprioritaskan untuk mendukung pembelajaran
Direktur Kelembagaan dan Sarana Madrasah Papay Supriatna menyampaikan, intervensi SBSN untuk madrasah telah berjalan sejak 2018. Program tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk memperkuat pendidikan formal berciri khas keagamaan.
Kebutuhan pembangunan di 173 madrasah calon penerima manfaat beragam, mencakup ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, asrama, hingga mess guru. Namun, alokasi pembangunan diarahkan pada ruang-ruang yang mendukung kegiatan pembelajaran.
“Sesuai dengan kesepakatan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan, SBSN madrasah mengalokasikan anggaran untuk ruang-ruang yang berfokus pada proses pembelajaran, seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan,” kata Papay.
Papay juga mengingatkan madrasah agar menjaga dan merawat fasilitas setelah pembangunan selesai. Pemeliharaan berkelanjutan diperlukan agar gedung yang dibangun tetap berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang.
“Perhatian pemerintah itu harus kita jawab dan buktikan dengan menjaga kualitas gedung serta pemeliharaannya agar tetap bermanfaat secara optimal,” ujarnya.
Usulan diverifikasi berjenjang, madrasah negeri dapat mengajukan
Kepala Subdirektorat Sarana Prasarana Abdul Basir menjelaskan, madrasah yang diundang dalam kegiatan koordinasi telah melalui pemenuhan persyaratan awal. Persyaratan tersebut lain sertifikat tanah atas nama Kementerian Agama dan luas lahan yang sesuai dengan ketentuan.
Setiap usulan pembangunan, kata Abdul Basir, perlu melalui verifikasi dan validasi berjenjang untuk memastikan kelayakan calon penerima manfaat. Prosesnya melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kementerian Agama Pusat, Direktorat PDM Bappenas, Direktorat PHDN Bappenas, serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
Ia menjelaskan, SBSN merupakan instrumen pembiayaan negara yang melibatkan dana masyarakat. “Karena SBSN ini merupakan obligasi yang dikumpulkan dari dana masyarakat luas, proses verifikasi dan validasinya dilakukan secara berjenjang,” kata Abdul Basir.
Madrasah negeri juga memiliki kesempatan mengusulkan kebutuhan pembangunan melalui program SBSN. Madrasah yang berminat menjadi calon penerima manfaat pada 2028 dapat menyiapkan dokumen dan persyaratan melalui laman SIM-SARPRAS SBSN Madrasah pada Direktorat Kelembagaan dan Sarana Madrasah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















