Headline.co.id, Bekasi ~
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran kepolisian menindaklanjuti laporan pungutan liar (pungli), premanisme, dan kejahatan lain yang mengganggu aktivitas perusahaan serta iklim investasi. Instruksi itu disampaikan dalam Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Kapolri meminta setiap gangguan keamanan di kawasan industri segera dilaporkan agar kepolisian dapat merespons dengan cepat dan kegiatan produksi maupun operasional perusahaan tidak terganggu.
Kegiatan bertema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut dihadiri kurang lebih 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya. Forum itu diikuti perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kapolri Minta Laporan Pungli dan Premanisme Segera Ditindaklanjuti
Di hadapan peserta konsolidasi, Listyo meminta pengusaha dan perusahaan tidak ragu melaporkan berbagai bentuk gangguan keamanan yang terjadi di kawasan industri. Laporan tersebut, menurut dia, harus segera ditindaklanjuti kepolisian untuk mencegah terganggunya kegiatan usaha.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.
Kapolri menegaskan, jaminan keamanan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan dunia usaha. Penanganan terhadap pungli dan premanisme diperlukan untuk memberikan kepastian kepada perusahaan sekaligus melindungi pekerja saat menjalankan aktivitasnya.
Keamanan Dinilai Penting bagi Iklim Investasi
Menurut Kapolri, kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan lingkungan usaha yang terbebas dari gangguan menjadi faktor yang mendukung pertumbuhan investasi. Hal itu dinilai penting karena Indonesia sedang mendorong hilirisasi di sejumlah sektor strategis.
Sektor yang disebut mencakup mineral, energi, pangan, dan manufaktur. Program hilirisasi tersebut diharapkan menghasilkan nilai tambah serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Masuknya investasi dibutuhkan untuk mendukung upaya tersebut. Karena itu, Polri berkomitmen memastikan kegiatan usaha berjalan dalam situasi yang aman dan kondusif.
“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi,” kata Kapolri.
Komitmen itu diwujudkan melalui kesiapan jajaran kepolisian dalam menjaga kawasan industri dan memberikan perlindungan terhadap aktivitas usaha yang dijalankan sesuai ketentuan.
“Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tegas Kapolri.
Selain menekankan penindakan terhadap pungli dan premanisme, Kapolri mengingatkan perusahaan agar menaati regulasi serta memenuhi hak-hak pekerja. Menurut dia, kepastian berusaha harus berjalan beriringan dengan hubungan industrial yang adil.
Penekanan tersebut menempatkan keamanan kawasan industri dan perlindungan pekerja sebagai bagian yang saling berkaitan. Kegiatan usaha tidak hanya membutuhkan lingkungan yang bebas dari gangguan, tetapi juga pelaksanaan hak pekerja sesuai ketentuan.
Dengan keamanan yang terpelihara dan hak pekerja yang terlindungi, kegiatan industri diharapkan terus berkembang serta memberikan manfaat bagi perusahaan, tenaga kerja, dan perekonomian nasional.
