Headline.co.id, Samarinda ~ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diminta untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan dan tata ruang guna mendukung percepatan pembangunan dan investasi di Kalimantan Timur. Provinsi ini kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru nasional setelah ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menekankan pentingnya posisi strategis Kalimantan Timur dalam konteks ini. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menuntut pelayanan pertanahan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta pelaku usaha. “ATR/BPN harus terus bisa menjadi solusi atas pembangunan di Kalimantan Timur ini,” ujar Ossy saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, sebagaimana siaran pers yang diterima , Sabtu (13/6/2026).
Ossy menambahkan bahwa pembangunan IKN dan meningkatnya arus investasi menjadikan sektor pertanahan dan tata ruang sebagai aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, ATR/BPN dituntut mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan pertanahan yang muncul di lapangan. Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan publik merupakan tugas utama Kementerian ATR/BPN, di mana sekitar 80 persen tugas dan fungsi kementerian berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
Kualitas layanan menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan. “Masyarakat akan menilai kualitas layanan berdasarkan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam mengurus layanan pertanahan. Karena itu saya meminta seluruh jajaran terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing,” kata Wamen ATR/BPN.
Selain mempercepat pelayanan, Ossy juga mendorong seluruh satuan kerja ATR/BPN di daerah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai aspek pelayanan yang masih memerlukan penyempurnaan. Menurutnya, inovasi layanan perlu terus dikembangkan agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dan mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Dalam kunjungannya ke Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Ossy meninjau langsung proses pelayanan kepada masyarakat di sejumlah loket layanan. Ia memastikan proses administrasi pertanahan berjalan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Wamen ATR/BPN juga berdialog dengan sejumlah pemohon untuk mendengarkan secara langsung masukan, kritik, dan pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan. “Kalau ada permasalahan pertanahan tidak usah lewat orang lain, langsung saja datang ke kantornya supaya lebih mudah dipahami dan diselesaikan daripada melalui pihak lain,” ujarnya kepada masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, Ossy Dermawan turut menyerahkan 15 sertipikat tanah kepada masyarakat. Sertipikat yang diserahkan terdiri atas sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta sertipikat tanah wakaf. Program sertifikasi tanah tersebut menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengurangi potensi sengketa pertanahan, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat nilai ekonomi aset masyarakat.
Penguatan pelayanan pertanahan dan tata ruang di Kalimantan Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung iklim investasi, percepatan pembangunan kawasan IKN, serta pemerataan pembangunan daerah. Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita pemerintah, khususnya dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui tata kelola pertanahan yang profesional dan terpercaya.
