Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Kota Padang Panjang menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Pembangunan Huntap Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera yang digelar secara daring dari Ruang VIP Lantai II Balai Kota pada Selasa, 21 Juli 2026.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Muhammad Tito Karnavian. Fokus utama dari pertemuan ini adalah membahas percepatan pembangunan huntap sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di ketiga provinsi tersebut.
Dari Kota Padang Panjang, rakor diikuti oleh Wali Kota Hendri Arnis bersama jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kesbangpol serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim LH). Dalam rapat ini, dibahas perkembangan pembangunan huntap, kendala yang dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah percepatan penyelesaiannya agar masyarakat terdampak bencana segera mendapatkan hunian yang layak, aman, dan nyaman.
Selain itu, rakor juga membahas penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung seperti akses jalan, jaringan listrik, air minum, serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Pusat menargetkan penyelesaian pembangunan huntap di wilayah terdampak bencana di Sumatera pada tahun 2027. Saat ini, proses pembangunan dan relokasi terus dipercepat di sejumlah daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rakor ini juga dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang memaparkan kesiapan pembangunan huntap beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Usai rakor, Wali Kota Hendri Arnis menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang siap terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan huntap.
“Sinergi antarpemerintah menjadi kunci dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga pemulihan kehidupan masyarakat dapat berlangsung lebih cepat dan menyeluruh,” ujar Hendri.
