Headline.co.id, Batang ~
Sumenep menjadi salah satu lokasi utama kajian nasional Kementerian PPN/Bappenas untuk merumuskan kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K). Kajian ini dilakukan di Pulau Kangean dan kawasan pesisir Sumenep pada 3–4 September 2026 untuk memetakan persoalan serta potensi pembangunan kepulauan. Hasil kajian ditargetkan menjadi dasar penyusunan standar pembangunan kepulauan dan program prioritas yang mencakup konektivitas, ekonomi, pangan, energi, air bersih, serta lingkungan.
Sumenep dipilih bersama Natuna, Sabang, dan Kepulauan Seribu sebagai wilayah kepulauan strategis dalam kajian tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah hub and spoke, yakni memperkuat pusat pertumbuhan sebagai hub yang terhubung dengan pulau-pulau di sekitarnya sebagai spoke.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kajian Sumenep Mencakup Lima Dimensi
Ketua Tim Program Penyusunan Kebijakan Inovatif Pengembangan WP3K Bappenas, Aditya Widya Pradipta, mengatakan kajian di Sumenep diarahkan untuk memetakan persoalan dan potensi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan kepulauan.
“Bappenas menargetkan rekomendasi kebijakan selesai pada akhir Desember 2026 sebagai dasar penyusunan standar pembangunan kepulauan dan program prioritas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Aditya, Kamis (10/9/2026).
Kajian tersebut mencakup lima dimensi utama, yaitu transformasi ekonomi, infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan, air dan energi, serta lingkungan hidup dan sosial ekonomi masyarakat.
Dalam kunjungan lapangan, tim Bappenas meninjau sejumlah sektor yang dinilai menentukan keberlanjutan pembangunan wilayah kepulauan Sumenep. Hasil temuan itu selanjutnya dibahas bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dalam audiensi untuk mengidentifikasi kebutuhan daerah dan menyelaraskannya dengan arah kebijakan pembangunan WP3K.
Konversi PLTD ke PLTS Jadi Perhatian
Sektor energi menjadi salah satu perhatian utama dalam kajian pembangunan kepulauan Sumenep. Bersama PLN, Bappenas membahas rencana pengembangan sistem kelistrikan di pulau-pulau kecil melalui konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar minyak menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berbasis baterai.
Skema tersebut diarahkan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak sekaligus menekan biaya produksi listrik. Pembahasan itu secara khusus mencakup wilayah kepulauan seperti Gili Raja dan Kangean.
Selain energi, konektivitas menjadi bagian penting dalam pemetaan. Tim meninjau Pelabuhan Kalianget sebagai salah satu simpul transportasi yang mendukung mobilitas orang dan barang menuju kawasan kepulauan.
Potensi Garam dan Ekonomi Pesisir Dipetakan
Tim Bappenas juga meninjau potensi transformasi ekonomi lokal, terutama industri dan hilirisasi garam. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah PT Mulya Anugerah Sumekar yang mengembangkan garam konsumsi premium hingga produk bernilai tambah, termasuk garam untuk kebutuhan spa.
Pengembangan tersebut menjadi bagian dari pemetaan peluang pengolahan komoditas pesisir menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Pada sektor pangan, pemetaan dilakukan melalui dialog dengan kelompok tani di Desa Braji dan peninjauan sistem penyuluhan pertanian di Kecamatan Gapura.
Tim juga melihat program Kampung Nelayan Merah Putih di Kecamatan Batang-Batang sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Penguatan Akses Air Bersih dan Lingkungan
Dalam sektor air bersih, Bappenas membahas penguatan layanan bersama Perumda Air Minum Sumekar. Pembahasan mencakup rehabilitasi jaringan pipa dan pembangunan sumur bor untuk memperluas akses air bersih, termasuk bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Aspek pengelolaan lingkungan turut dipetakan agar pengembangan ekonomi dan infrastruktur di kawasan pesisir tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Melalui kajian ini, Bappenas diharapkan menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya menjawab persoalan masing-masing pulau, tetapi juga membangun keterhubungan antarpulau melalui sistem hub and spoke. Dengan demikian, pembangunan wilayah kepulauan dapat berlangsung lebih terintegrasi, mulai dari konektivitas dan layanan dasar hingga penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
