Headline.co.id, Jakarta ~ Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan pentingnya pemerataan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai kunci untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Dalam rapat Panja Akses Pembiayaan dan Permodalan bersama Kementerian UMKM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7/2026), Saleh menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibangun dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat.
Saleh menyatakan bahwa ketimpangan akses pembiayaan dapat memperlebar kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan permodalan harus diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita harus memastikan bahwa setiap pelaku usaha, terutama UMKM, mendapatkan dukungan modal yang mereka butuhkan,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Saleh, berkomitmen untuk membuka akses pembiayaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Kebijakan ekonomi nasional saat ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi yang berpihak pada rakyat, sejalan dengan semangat Ekonomi Pancasila yang mengutamakan pemerataan dan keadilan. “Ini adalah langkah penting menuju kesejahteraan bersama,” tambahnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Tantangan dalam Penyaluran Pembiayaan
Saleh mengungkapkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses modal. Beberapa di antaranya baru memperoleh pembiayaan setelah mendapatkan bantuan atau pendampingan dari pihak lain. “Ini menunjukkan bahwa sistem penyaluran pembiayaan masih menghadapi tantangan yang perlu segera dibenahi,” jelasnya.
Saleh meminta pemerintah untuk secara terbuka menyampaikan berbagai kendala dalam penyaluran modal, baik terkait regulasi, kesiapan lembaga pemberi pembiayaan, maupun kondisi pelaku usaha sebagai penerima manfaat. “Setiap pembiayaan harus mampu menghasilkan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat,” katanya.
Pendataan dan Strategi Penyaluran Modal
Saleh Daulay juga meminta Kementerian UMKM untuk melakukan pendataan kebutuhan anggaran pembiayaan secara lebih komprehensif. Pendataan ini diperlukan agar pemerintah dapat menentukan strategi penyaluran modal yang lebih tepat sasaran. “Perluasan cakupan penerima pembiayaan akan menjadi langkah penting dalam memperkuat sektor UMKM,” ujarnya.
Penguatan UMKM dan pemerataan akses pembiayaan merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
