Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia memperkuat perencanaan pembangunan yang adaptif untuk menghadapi kenaikan muka air laut. Langkah ini dibahas dalam Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut yang diadakan di Jakarta pada Senin (13/7/2026) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia harus mengantisipasi dampak perubahan iklim ini agar pembangunan tetap berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan bahwa kenaikan muka air laut bukan hanya masalah teknis infrastruktur. “Ini adalah tantangan yang memerlukan pendekatan holistik,” ujar Menko AHY. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menambahkan bahwa isu ini telah menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan nasional yang berbasis bukti.
Untuk mendukung perencanaan tersebut, Bappenas mengembangkan analisis kenaikan muka air laut melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu (SEPAKAT). Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai sektor untuk memberikan gambaran wilayah yang perlu diperhatikan dan intervensi pembangunan yang dapat diprioritaskan. Hasil analisis ini dituangkan dalam Dashboard Kenaikan Muka Air Laut dan buku “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi Kenaikan Muka Air Laut untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif”.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Analisis SEPAKAT dan Dampaknya
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menjelaskan bahwa analisis SEPAKAT memperluas pemahaman mengenai dampak kenaikan muka air laut, tidak hanya pada kondisi fisik wilayah tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis ini, terdapat ribuan pekerja informal dan sektor perikanan yang perlu diperhatikan dalam kebijakan adaptasi.
Dukungan Internasional
Pemerintah Provinsi Gorontalo berbagi pengalaman dalam memanfaatkan data dan analisis dampak kenaikan muka air laut. Sementara itu, Plh. Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Tim Stapleton, menyatakan dukungan Australia terhadap upaya Indonesia dalam mengembangkan perencanaan yang responsif terhadap perubahan iklim. “Melalui program kemitraan SKALA, Australia mendukung Indonesia dalam memperkuat perencanaan berbasis bukti,” ujar Stapleton.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mengintegrasikan isu kenaikan muka air laut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang, memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
