Headline.co.id, Merauke ~ Pemerintah Kabupaten Merauke menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke untuk menelusuri status hukum sejumlah aset daerah yang belum jelas kepemilikannya, termasuk kendaraan operasional eks Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua. Langkah ini diumumkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Merauke, Elias Mite, dalam kegiatan koordinasi awal dengan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yang berlangsung di Kota Merauke pada Selasa (23/6/2026).
Elias Mite menegaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian administrasi dan hukum atas aset-aset yang terlantar setelah pelaksanaan PON. “Persoalan ini mendesak karena banyak aset yang tidak diketahui lagi induk kepemilikan maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya,” ujar Elias Mite.
Jika status hukum aset-aset tersebut sudah jelas, maka aset tersebut berpeluang diserahkan secara resmi kepada pihak yang berhak, termasuk Pemerintah Kabupaten Merauke. “Kami berharap dengan adanya kepastian hukum, aset-aset ini dapat dikelola dengan lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambah Elias.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Langkah Strategis Pemkab Merauke
Kerja sama Pemkab Merauke dan Kejari Merauke ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa aset-aset yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan aset-aset tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik.
Pentingnya Kepastian Hukum
Kepastian hukum atas aset-aset eks PON Papua ini menjadi penting mengingat banyaknya aset yang belum terdata dengan baik. Tanpa adanya kepastian hukum, aset-aset tersebut berisiko tidak terkelola dengan baik dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Harapan ke Depan
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan seluruh aset yang belum jelas statusnya dapat segera teridentifikasi dan dikelola dengan lebih baik. Pemkab Merauke berharap agar langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola aset daerah secara transparan dan akuntabel.
Kerja sama Pemkab Merauke dan Kejari Merauke ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola aset secara profesional dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa aset-aset tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
