Headline.co.id, Jakarta ~ Kawasan Monas dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) diprediksi akan mengalami kepadatan menyusul aksi unjuk rasa yang digelar oleh aliansi mahasiswa se-Jabodetabek pada Jumat (12/6/2026) hari ini. Menanggapi hal tersebut, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema pengaturan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan bahwa pengalihan arus kendaraan akan diterapkan secara fleksibel dengan melihat perkembangan situasi di area demonstrasi.
“Pengaturan lalu lintas kami siapkan secara situasional. Apabila terjadi kepadatan atau ada kebutuhan pengalihan arus di sekitar lokasi aksi, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas,” kata Budi.
Untuk mengawal jalannya aksi, sebanyak 4.151 personel gabungan yang terdiri dari 3.651 anggota Polri dan 500 anggota TNI dikerahkan dan disebar di titik-titik strategis sekitar Monas dan Bundaran HI.
Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh keresahan mahasiswa terhadap kondisi ekonomi nasional serta rentetan kebijakan pemerintah yang dianggap membebani rakyat. Menurut Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN), Dimas, massa dijadwalkan sudah berkumpul di lokasi sebelum ibadah Salat Jumat dimulai untuk melakukan ibadah bersama sebelum berdemo.
“Besok kumpul sebelum Jumatan. Rencananya salat Jumat di HI sebelum aksi dimulai,” ujar Dimas kepada awak media, Kamis (11/6/2026).
Rencana aksi ini matang setelah adanya konsolidasi yang digelar di Universitas Indonesia (UI), Depok, pada Rabu (10/6/2026), yang dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat se-Jabodetabek.
Dimas memaparkan bahwa gerakan ini berakar dari keprihatinan mendalam atas ketimpangan realitas kesejahteraan di Indonesia yang belum sejalan dengan kekayaan alamnya.
“Indonesia adalah negara yang kaya, namun rakyatnya belum sejahtera. Indonesia negara besar, tapi masih banyak rakyat yang belum terbebas dari rasa lapar,” jelas Dimas.
Selain masalah perut, aliansi mahasiswa juga menyoroti sikap pemerintah yang dinilai abai terhadap kritik, serta adanya indikasi pemanfaatan aparat untuk membungkam suara-suara sumbang yang berseberangan dengan penguasa.
“Kami melihat berbagai kritik masyarakat belum dijawab secara tuntas dan masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah,” ucap Dimas.
Ada lima tuntutan utama dalam aksi ini, di antaranya penghentian pemborosan anggaran negara hingga penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Massa juga mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta praktik militerisme di ruang sipil. Sebagai poin penutup, mahasiswa
“mendesak agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi,” tandas Dimas.
