Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyoroti disinformasi dan perkembangan kecerdasan artifisial (AI) sebagai tantangan utama dalam menciptakan ruang informasi yang sehat di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) 2026 di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Fifi menjelaskan bahwa meskipun informasi semakin melimpah di era digital, menemukan kebenaran menjadi semakin sulit. Teknologi memungkinkan siapa saja untuk menjadi produsen informasi, bahkan menciptakan konten yang tampak meyakinkan dengan bantuan AI. “Yang berbahaya bukan hanya ketika orang tidak tahu. Yang lebih berbahaya adalah ketika orang merasa sudah tahu, padahal yang mereka terima hanyalah sebagian kebenaran,” ujar Fifi.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Kemkomdigi telah menangani 235.909 konten negatif di ruang digital, di mana 1.432 di antaranya adalah hoaks dan disinformasi. Data ini menunjukkan bahwa kualitas ruang informasi nasional masih menghadapi tekanan besar. Tantangan utama saat ini adalah membantu masyarakat membedakan fakta dan manipulasi, pengetahuan dan propaganda, serta informasi yang mencerahkan dengan yang sengaja dirancang untuk memengaruhi persepsi publik.
Fifi menambahkan bahwa disinformasi dapat berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat, seperti memecah persatuan, menurunkan kepercayaan publik, dan memengaruhi pengambilan keputusan sehari-hari. Sementara itu, AI menawarkan peluang besar sekaligus tantangan baru, karena teknologi ini dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, namun juga membuat batas informasi asli dan buatan menjadi semakin tipis. “Hari ini bukan hanya manusia yang memproduksi pesan. Mesin pun dapat menghasilkan pesan. Dan sering kali masyarakat tidak lagi mudah membedakan keduanya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tantangan komunikasi di era AI tidak hanya persoalan teknologi, tetapi juga sosial, budaya, dan keilmuan. Oleh karena itu, kontribusi dari sarjana komunikasi, akademisi, media, industri, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memahami perubahan perilaku masyarakat dan merumuskan solusi yang tepat. “Ketika AI mengubah cara informasi diproduksi, ilmu komunikasi membantu kita memahami bagaimana masyarakat menafsirkan, mempercayai, dan menggunakan informasi tersebut,” ujarnya.
Dirjen KPM Kemkomdigi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan disinformasi dan transformasi digital yang cepat. “Kita membutuhkan akademisi yang menghasilkan riset berbasis bukti, media yang menjaga kualitas informasi, platform digital yang bertanggung jawab, dan masyarakat yang semakin kritis serta berdaya,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi, tetapi juga dari kemampuan membangun dan menjaga kepercayaan publik. “Sebab bangsa yang kehilangan kepercayaan akan mudah terpecah. Sebaliknya, bangsa yang mampu menjaga kepercayaan akan mampu menghadapi perubahan sebesar apa pun,” pungkasnya.
Rakernas ISKI 2026 menghadirkan sejumlah akademisi, praktisi, dan pengamat komunikasi untuk membahas berbagai isu strategis terkait komunikasi publik, demokrasi, perkembangan teknologi digital, serta tantangan disinformasi dan kecerdasan artifisial di Indonesia.
