Headline.co.id, Riyadh ~ Arab Saudi, 23 Mei 2026 — Menjelang puncak musim haji 2026, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. mengadakan pertemuan dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi. Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (22/5) di Kantor PSS, Riyadh, ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi Indonesia dan Arab Saudi dalam melindungi warga negara serta mengamankan pelaksanaan ibadah haji.
Wakapolri disambut oleh Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi, Mayjen Abdul Hamid. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat, mencerminkan hubungan erat kedua negara dalam mendukung perlindungan jemaah haji Indonesia. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi Satgas Haji Polri yang dibentuk bersama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
Satgas Haji Polri berfokus pada pengawasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat dari praktik haji non-prosedural, penyalahgunaan visa, serta berbagai modus penipuan. Hingga saat ini, Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah Polri Tahun 2026 telah menangani 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI), dengan 13 tersangka. Jumlah korban mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat sebesar Rp10.025.000.000. Selain itu, Satgas Haji Polri juga mencegah keberangkatan 32 WNI calon jemaah haji non-prosedural.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas penguatan koordinasi terkait perlindungan warga negara, pertukaran informasi, serta percepatan penanganan persoalan yang mungkin dihadapi jemaah Indonesia selama di Arab Saudi. Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. menekankan pentingnya penguatan sinergi sejak sebelum keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
“Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah RI terus memperkuat pengawasan di dalam negeri untuk mencegah keberangkatan non-prosedural dan melindungi masyarakat dari praktik penipuan. Pada saat yang sama, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi juga diperkuat agar perlindungan terhadap jemaah Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh,” ujar Kadiv Humas Polri.
Menurut Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan kolaborasi yang kuat agar setiap warga negara memperoleh kepastian, keamanan, dan perlindungan selama menjalankan ibadah. “Perlindungan jemaah merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, penguatan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Polri menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik haji non-prosedural di dalam negeri, sekaligus meningkatkan koordinasi internasional sebagai bagian dari komitmen menghadirkan perlindungan maksimal bagi jemaah haji Indonesia.
