Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah mempercepat pemulihan sektor pendidikan di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara setelah banjir besar yang terjadi enam bulan lalu. Hingga Mei 2026, sebanyak 4.820 dari total 4.922 sekolah terdampak telah kembali menjalankan pembelajaran secara penuh. Sementara itu, sisanya masih menggunakan ruang darurat, tenda sementara, atau sekolah penyangga.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaporkan bahwa hingga 12 Mei 2026, sebanyak 3.084 satuan pendidikan telah menerima bantuan revitalisasi dan rekonstruksi dengan total anggaran lebih dari Rp2,9 triliun. Dari jumlah tersebut, 2.817 sekolah menjalankan revitalisasi secara swakelola, sedangkan 267 sekolah yang mengalami kerusakan berat dan memerlukan relokasi dikerjakan melalui kerja sama dengan TNI Angkatan Darat dengan anggaran lebih dari Rp446 miliar.
Sebaran sekolah penerima bantuan revitalisasi meliputi 2.085 satuan pendidikan di Aceh, 332 sekolah di Sumatra Barat, dan 667 sekolah di Sumatra Utara. Pemerintah juga telah menyalurkan dana bantuan tahap pertama sebesar 70 persen kepada 2.861 sekolah dengan total pencairan mencapai lebih dari Rp1,9 triliun.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi agar layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana dapat segera pulih sepenuhnya. “Seluruh bantuan ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan layanan pendidikan agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan di tengah proses pemulihan pascabencana,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis yang diterima , Senin (18/5/2026).
Selain pemulihan sarana pendidikan, pemerintah juga memberikan bantuan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan terdampak bencana. Hingga saat ini, sebanyak 53.215 guru dan tenaga kependidikan telah menerima bantuan dengan total anggaran lebih dari Rp286 miliar. Bantuan tersebut diberikan selama tiga bulan dengan nilai Rp2 juta per orang per bulan.
Kemendikdasmen juga memberikan fleksibilitas penyaluran berbagai tunjangan guru tanpa mensyaratkan pemenuhan beban mengajar sebagaimana ketentuan normal. Total tunjangan guru yang telah disalurkan mencapai Rp508,9 miliar. Di sisi lain, dukungan operasional pendidikan tetap diperkuat melalui penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hingga saat ini, BOSP telah disalurkan kepada lebih dari 29 ribu satuan pendidikan di wilayah terdampak dengan total nilai mencapai Rp1,98 triliun.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan fleksibilitas penggunaan anggaran agar sekolah dapat menyesuaikan kebutuhan darurat dan pemulihan di masing-masing daerah. Abdul Mu’ti mengatakan pada pekan kedua dan ketiga Mei 2026 pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan kepada 223 satuan pendidikan dengan nilai Rp83,3 miliar, termasuk bantuan operasional masa transisi darurat menuju pemulihan sebesar Rp17 miliar.
Selain rehabilitasi fisik sekolah, Kemendikdasmen juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyediaan lahan relokasi bagi 65 sekolah yang terdampak parah akibat bencana. Pemerintah saat ini juga tengah melakukan verifikasi bantuan bagi 6.055 guru dengan total anggaran Rp36,3 miliar. Menurut Abdul Mu’ti, proses pemulihan pendidikan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan psikososial peserta didik dan tenaga pendidik.
Karena itu, Kemendikdasmen terus melakukan pelatihan dukungan psikososial, pemantauan kehadiran siswa dan guru, serta pendampingan pembelajaran darurat di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. “Pendampingan praktik baik dan penerapan model pembelajaran darurat terus dilakukan agar proses pembelajaran tetap berlangsung optimal di tengah masa pemulihan,” pungkasnya.
