Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam pengelolaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) saat ini bukan lagi terletak pada perkembangan teknologinya. Tantangan utama kini adalah bagaimana nilai dan etika dapat diterjemahkan menjadi regulasi yang mengikat. Hal ini disampaikan Nezar Patria dalam audiensi bersama Globethics di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/5/2026).
Nezar Patria menjelaskan bahwa etika tidak memiliki kekuatan hukum sehingga perlu dituangkan dalam regulasi yang memiliki sanksi dan konsekuensi yang jelas. “Jadi tantangannya dalam setiap obrolan soal etika ini adalah seberapa jauh etik ini kemudian bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi karena tanpa kekuatan hukum itu percuma. Etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan hukuman,” jelas Nezar Patria.
Menurut Nezar, tidak semua perusahaan teknologi selama ini menganggap etika sebagai faktor penting yang perlu dimitigasi dalam pengembangan produk digital. Namun, kesadaran terhadap pentingnya etika mulai tumbuh di kalangan industri teknologi global. Hal ini terlihat dari mulai direkrutnya lulusan humaniora dan filsafat oleh perusahaan teknologi untuk membantu mengevaluasi produk yang bersentuhan langsung dengan manusia. “Sekarang risiko etis itu jadi salah satu kategori di dalam perusahaan teknologi. Tadinya itu tidak ada dalam hirarki risiko mereka. Jadi itu satu kemajuan menurut saya, bahwa ada kepedulian tentang etika,” ujar Nezar Patria.
Nezar menilai bahwa aspek etika menjadi semakin penting dalam pengembangan teknologi baru seperti AI karena teknologi tersebut berpotensi memunculkan konflik nilai, norma, dan visi di tengah masyarakat. “Etika menjadi penting karena dalam pengembangan-pengembangan AI kita akan bersinggungan dengan soal-soal yang sangat fundamental, terutama ada konflik nilai, norma, dan visi,” katanya.
Wamenkomdigi menjelaskan bahwa sebagian besar model AI generatif berbasis Large Language Model (LLM) saat ini dikembangkan oleh negara-negara Barat. Oleh karena itu, nilai-nilai yang tertanam dalam sistem tersebut belum tentu sesuai dengan budaya dan nilai masyarakat Indonesia. “Kita tahu kalau AI, apalagi generative AI yang berbasis Large Language Model, kebanyakan model-modelnya dibentuk oleh negara-negara Barat sehingga konflik nilai itu sangat mungkin terjadi dalam pemrosesan data dan juga pengambilan keputusan yang dibuat oleh AI ini,” jelasnya.
Nezar Patria mendukung rencana penyelenggaraan Global Ethics Forum di Indonesia pada Oktober mendatang. Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan kesepakatan global agar etika memiliki posisi yang lebih strategis dalam pengembangan dan tata kelola AI di masa depan.
