Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyatakan bahwa krisis yang melanda industri media saat ini telah menjadi ancaman serius bagi kualitas informasi publik dan kesehatan demokrasi digital. Nezar menyoroti bahwa disrupsi teknologi digital telah mengguncang fondasi bisnis media di berbagai tingkatan, baik lokal, nasional, maupun global. Meskipun mendirikan media kini lebih mudah, tantangan utama adalah mempertahankan keberlanjutan ekonomi di tengah perubahan pola distribusi informasi dan pergeseran belanja iklan ke platform digital.
Nezar Patria menegaskan, “Saat ini membuat media itu mudah, yang susah itu jualnya. Sekarang semua orang bisa bikin media, tapi apakah bisa bertahan dan sustainable? Itu tantangannya,” saat menerima audiensi manajemen Saburai TV di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026). Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh perusahaan media masih mencari model bisnis baru yang dapat menopang keberlanjutan industri di tengah dominasi platform digital dan perkembangan kecerdasan artifisial (AI).
Nezar juga mengungkapkan bahwa media besar menghadapi tekanan serupa, seperti yang dilaporkan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), di mana kehadiran fitur AI pada mesin pencari digital menyebabkan penurunan trafik media hingga 10 kali lipat. Penurunan trafik ini berdampak langsung pada pendapatan perusahaan media, yang memicu gelombang efisiensi dan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Ada media yang biasanya memperoleh puluhan juta page views per hari, sekarang turun sampai hampir sepuluh kali lipat. Ketika traffic turun, revenue juga turun. Akibatnya perusahaan harus mengendalikan biaya dan akhirnya terjadi PHK,” jelas Nezar.
Tekanan terhadap industri media diperkirakan akan terus berlanjut, terutama pada industri televisi, termasuk televisi lokal yang menjadi sumber informasi masyarakat di daerah. Namun, Nezar menekankan bahwa persoalan utama bukan hanya keberlangsungan perusahaan media, tetapi juga dampaknya terhadap ekosistem informasi publik. “Nah, kita tidak bisa membiarkan informasi publik ini hanya dikendalikan platform atau buzzer-buzzer yang kualitas informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Information integrity atau kualitas informasi publik itu menjadi taruhan,” tegasnya.
Melemahnya media arus utama berpotensi memperbesar ruang penyebaran informasi manipulatif, disinformasi, hingga konten tidak sehat yang dapat merusak kualitas demokrasi digital. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan ekosistem informasi melalui berbagai skema kolaborasi dengan media, termasuk media lokal. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah mendorong implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights. “Pemerintah sudah mencoba mengusahakan agar relasi dengan platform lebih fair dengan membuat Perpres Publisher Rights, supaya media punya posisi yang lebih setara ketika berbicara dengan platform,” tutur Nezar Patria.
Kemkomdigi akan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai media guna mendukung penyebaran informasi publik yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab di tengah transformasi digital yang terus berkembang.
