Headline.co.id, Bengkalis ~ Bupati Bengkalis, Kasmarni, menegaskan pentingnya dukungan dan saran dari pihak legislatif dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah, Ersan Saputra TH, dalam rapat paripurna DPRD Bengkalis yang membahas Jawaban Pandangan Umum tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis, Selasa (23/6/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Hendrik Firnanda Pangaribuan, dan dihadiri oleh 24 anggota DPRD serta pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dalam kesempatan itu, Ersan Saputra TH menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Langkah Optimalisasi PAD dan Kinerja BUMD
Pemerintah Kabupaten Bengkalis berencana untuk memperketat pemungutan pajak dan retribusi, melengkapi basis data wajib pajak, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem layanan dan pembayaran. “Kami akan terus mengembangkan sumber pendapatan agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan lebih maksimal,” ujar Ersan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Untuk meningkatkan kinerja BUMD, pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional agar perusahaan daerah dapat berkontribusi nyata bagi perekonomian. Langkah-langkah yang akan diambil meliputi penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan unit usaha yang berdaya saing. “Kami ingin BUMD menjadi penggerak ekonomi sekaligus sumber pendapatan daerah,” tambahnya.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pemerintah juga merespons masukan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Langkah-langkah yang dilakukan termasuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemerataan sarana prasarana, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pesisir dan pulau terluar.
Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Baik
Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem perencanaan anggaran, pengelolaan kas, serta penentuan prioritas pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah. Ersan juga menyampaikan rasa syukur atas dukungan DPRD sehingga Pemkab Bengkalis kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ke-13 kali secara berturut-turut. “Predikat WTP harus sejalan dengan peningkatan pelayanan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan warga,” tutupnya.
