Headline.co.id, Bandung ~ Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti adanya penyimpangan dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) yang tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikan dalam acara sinergi pengawasan PIP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kejaksaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (6/5/2026).
Dedi mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan di lapangan, masih ada penerima PIP yang berasal dari keluarga mampu, termasuk anak pejabat, aparatur sipil negara, dan kalangan profesional. “Saya menemukan penerima bantuan justru berasal dari keluarga yang seharusnya tidak berhak. Ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Selain masalah sasaran, Dedi juga menyoroti praktik pencairan dana yang tidak sesuai ketentuan, seperti penarikan secara kolektif oleh pihak sekolah. Menurutnya, mekanisme ini berpotensi membuka celah penyalahgunaan dan mengurangi efektivitas program. “Bantuan ini seharusnya diterima langsung oleh siswa atau orang tuanya, bukan dikelola secara kolektif,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dedi mengingatkan agar penyaluran bantuan pendidikan tetap berlandaskan prinsip objektivitas dan tidak dipengaruhi kepentingan non-teknis, termasuk aspek politik. “Program ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Jangan sampai bergeser karena kepentingan lain,” tambahnya.
Pemerintah daerah, lanjut Dedi, mendukung penguatan pengawasan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan transparan, Program Indonesia Pintar diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta memperkuat pemerataan akses pendidikan di Indonesia.
