Headline.co.id, Jakarta ~ Pada perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026), Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta pendapat massa buruh terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pidatonya di atas panggung Mayday Fiesta, Prabowo awalnya memaparkan berbagai program jaring pengaman sosial yang tengah diupayakan oleh pemerintahannya.
“Kami juga beri perlindungan sosial yang sangat besar,” kata dia kepada para hadirin.
Ia kemudian secara spesifik menyinggung program MBG yang menjadi salah satu kebijakan unggulannya dan melempar pertanyaan kepada kerumunan pekerja. “Kami juga beri MBG. Saya tanya ke saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak?” tanya Prabowo.
Menariknya, pertanyaan tersebut tidak mendapat jawaban yang seragam dari massa buruh. Terdengar suara yang menyatakan setuju, namun ada pula sebagian massa yang berseru tidak sependapat.
Merespons hal tersebut, Prabowo melanjutkan orasinya dengan menegaskan betapa krusialnya program MBG untuk memberantas stunting pada generasi penerus bangsa, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi.
“MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Saudara-saudara sekalian anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana,” tuturnya.
Menurut Prabowo, efek domino dari MBG akan sangat dirasakan oleh para pekerja dan petani karena program ini menciptakan permintaan pasar yang stabil untuk produk-produk seperti daging, ikan, susu, telur, dan hasil tani lainnya. “Ekonomi kita hidup, petani dapat penghasilan, saudara-saudara sekalian. Uang ini semua beredar. Indonesia tambah sejahtera,” kata Prabowo.
Sorotan Tajam dari Para Ekonom
Di saat pemerintah terus mengebut realisasi program MBG untuk 82 juta penerima manfaat sesuai janji kampanye Pilpres 2024, sejumlah pakar ekonomi justru menyuarakan pandangan berbeda. Mereka mendesak agar anggaran MBG dipangkas sebagai solusi paling rasional untuk mencegah defisit APBN, sejalan dengan rencana efisiensi kementerian/lembaga yang dicanangkan pemerintah.
Didin Damanhuri, Guru Besar IPB University, menilai alokasi anggaran MBG tahun ini yang menembus Rp 335 triliun sebaiknya dirombak agar lebih tepat sasaran. Ia menyarankan program ini difokuskan saja pada daerah-daerah dengan kasus stunting dan gizi buruk yang tinggi, sehingga biayanya bisa ditekan drastis ke angka Rp 40-50 triliun.
“Jadi anggaran lainnya bisa menghindari defisit, membiayai kenaikan harga minyak, membiayai bantuan sosial dan berbagai keperluan pembangunan,” ucap Didin dalam diskusi daring, Selasa, 17 Maret 2026.
Pandangan serupa turut disuarakan oleh Dipo Satria Ramli, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. “Semua rating agency, banyak ekonom berkomentar, seharusnya potong MBG saja, itu paling gampang dan paling mudah,” ucapnya.
Menurut para analis, keputusan memangkas anggaran MBG justru akan memberikan sentimen positif kepada para pelaku pasar, karena menunjukkan kesadaran pemerintah terhadap kondisi fiskal negara. Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings juga menyoroti potensi risiko dari program MBG yang dapat memicu pembengkakan belanja negara melampaui target APBN.
