Headline.co.id, Langgur ~ Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, menegaskan bahwa program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) menjadi strategi penting dalam menurunkan angka kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan melalui penguatan tata kelola data. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Quick Wins BPS yang bertujuan untuk membangun kemandirian desa dalam pengelolaan data.
Freddy Abrahams menyatakan, “Melalui Desa Cantik, kami ingin meningkatkan literasi statistik masyarakat desa, memperkuat standar pengelolaan data, serta memastikan data dimanfaatkan secara optimal agar program pembangunan lebih tepat sasaran.” Pernyataan ini disampaikan di Desa Ohoidertawun, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, pada Kamis (30/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa penguatan data desa ini sejalan dengan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mengamanatkan pembinaan data sektoral hingga tingkat desa, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menekankan pembangunan berbasis data presisi. Selain itu, kebijakan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia juga mendorong integrasi data guna mendukung sistem statistik nasional.
Program Desa Cantik juga mendorong pembentukan agen statistik di tingkat desa. Aparatur desa dibekali kemampuan mulai dari perencanaan kegiatan statistik, pengumpulan dan pengolahan data, hingga validasi serta publikasi data. Sejak diluncurkan pada 2021, program ini telah menjangkau 2.430 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia hingga 2025. Pada 2026, setiap kabupaten dan kota ditargetkan membina tiga desa, termasuk di Maluku Tenggara yang menetapkan Desa Ohoidertawun, Desa Ngilngof, dan Desa Hollat sebagai lokasi pelaksanaan.
Prestasi Maluku Tenggara dalam program ini juga cukup menonjol. Pada 2024, Desa Loon meraih peringkat pertama Desa Cantik terbaik tingkat kabupaten/kota se-Maluku, disusul Desa Wearlilir yang meraih peringkat kedua pada 2025. Dalam mendukung digitalisasi, BPS Maluku Tenggara tengah mengembangkan dua aplikasi, yakni untuk pengumpulan data dan dashboard visualisasi data desa. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah akses data secara cepat, akurat, dan real-time hingga tingkat kabupaten.
Namun demikian, keterbatasan kapasitas penyimpanan data masih menjadi kendala. Untuk itu, BPS berharap dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pemanfaatan Pusat Data Nasional sebagai solusi penyimpanan data yang aman. Freddy Abrahams menambahkan, “Jika sistem ini berjalan optimal, maka integrasi data dari desa hingga kabupaten dapat terwujud dan sangat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis data.”
Ke depan, BPS Maluku Tenggara membuka peluang kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah guna memperkuat data sektoral sebagai dasar intervensi pembangunan. Sebagai bentuk dukungan, aplikasi yang dikembangkan tersebut diberikan secara gratis dan diharapkan menjadi fondasi penguatan tata kelola data sekaligus mendukung implementasi Satu Data Indonesia di daerah.
