Headline.co.id, Langgur ~ Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Bin Raudha Arif Hanoeboen, dalam Diskusi Publik Pendidikan yang diadakan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Lapangan Upacara Dinas Pendidikan, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, pada Rabu (29/4/2026).
Hanoeboen menegaskan bahwa meskipun anggaran terbatas, kualitas kinerja dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan, harus tetap terjaga. “Anggaran boleh terbatas, tetapi komitmen dan kinerja tidak boleh ikut terbatas,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Maluku Tenggara yang didominasi wilayah kepulauan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam hal akses antarwilayah yang sebagian besar melalui jalur laut, yang berdampak pada distribusi tenaga pendidik dan pemerataan layanan.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dinas Pendidikan terus melakukan inovasi, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital. Aplikasi MTH Smart dikembangkan untuk mempermudah guru dalam mengakses layanan administrasi dan mendukung proses pembelajaran tanpa harus datang ke pusat pemerintahan. Selain itu, pembenahan manajemen pendidikan juga dilakukan melalui program Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) yang menerapkan sistem merit untuk menghasilkan pemimpin sekolah yang profesional dan kompeten.
Hanoeboen juga menyoroti bahwa capaian literasi dan numerasi di Maluku Tenggara masih memerlukan perhatian serius. Ia menekankan perlunya langkah konkret dan kolaboratif dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. “Diperlukan kerja sama semua pihak agar kualitas pendidikan dapat meningkat secara signifikan,” katanya.
Dalam rangka Hardiknas 2026, Dinas Pendidikan mengadakan berbagai kegiatan yang menitikberatkan pada penguatan karakter peserta didik berbasis kearifan lokal, seperti festival budaya, pameran pendidikan, serta kegiatan kebersamaan. “Kami ingin peserta didik tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan memahami nilai budaya daerah,” ujarnya.
Hanoeboen berharap forum diskusi publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk mendorong kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. “Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa memandang lokasi tempat tinggalnya,” katanya.
