Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia berupaya mempercepat penyelarasan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keterampilan tenaga kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja nasional. Sinergi ini melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan pengelola KEK dalam forum High-Level Roundtable Discussion on Link and Match Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan pentingnya penyelarasan ini agar program pelatihan pemerintah tidak terpisah dari kebutuhan industri. “Pelatihan vokasi, termasuk program magang, harus semakin dekat dan sesuai dengan kebutuhan industri di KEK maupun PSN,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa industri di KEK masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan sektor.
Pemerintah telah memiliki infrastruktur pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah. Namun, hasil pemetaan menunjukkan masih ada ketidaksesuaian jenis pelatihan yang tersedia dengan kebutuhan industri, termasuk lokasi balai pelatihan yang tidak selalu dekat dengan kawasan industri.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Untuk mengatasi hal ini, Kemnaker akan menyesuaikan program pelatihan agar lebih terarah dan berbasis kebutuhan industri. Pendekatan ini mencakup penguatan kolaborasi lintas kementerian dan keterlibatan langsung pengelola KEK dalam merumuskan kurikulum dan pelaksanaan pelatihan. Salah satu langkah konkret yang disepakati adalah mengalokasikan sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 sebanyak 60.000 peserta untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN.
Selain itu, pemerintah akan memperluas jangkauan Program Pemagangan (MagangHub) ke seluruh 25 KEK di Indonesia. Dengan skema ini, peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, tetapi juga pengalaman kerja langsung di lingkungan industri. Yassierli menambahkan bahwa pelatihan vokasi memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni sekitar dua hingga tiga bulan.
Ke depan, pelatihan tidak hanya dilakukan di BLK, tetapi juga dapat dilaksanakan langsung di fasilitas industri agar lebih aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan pasar kerja. Ia menegaskan bahwa forum ini menjadi titik awal penguatan ekosistem vokasi nasional yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. “Kami menawarkan sistem, fasilitas, dan dukungan anggaran untuk penyiapan SDM yang lebih sustain. Ini gerakan bersama untuk meningkatkan produktivitas nasional,” tegasnya.
Melalui langkah ini, pemerintah menargetkan terbangunnya keterhubungan yang kuat dunia pelatihan dan dunia kerja, sehingga lulusan vokasi tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu mendorong daya saing industri nasional.
