Headline.co.id, Bekasi ~ Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026 yang diikuti 10.405 peserta dari lulusan SMA dan SMK sederajat. Program ini diluncurkan secara nasional pada 1 April 2026 dan dipusatkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Rabu (8/4/2026). Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih siap memasuki dunia industri. Pemerintah menargetkan program ini mampu menjawab kebutuhan pasar kerja sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, yang membuka langsung kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa pelatihan vokasi menjadi program strategis pemerintah dalam penguatan kualitas sumber daya manusia. Ia didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Darmawansyah, serta Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe.
“Untuk Batch I dimulai serentak sejak 1 April 2026. Antusiasme masyarakat terhadap program ini juga cukup tinggi, dengan total 29.850 pendaftar melalui platform Skillhub pada tahap pertama,” ujar Yassierli.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dari total pendaftar tersebut, sebanyak 10.405 peserta dinyatakan lolos, terdiri atas 5.833 orang melalui jalur seleksi dan 4.572 orang melalui jalur kerja sama afirmatif dengan mitra industri dan masyarakat. Peserta pelatihan tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Binalavotas, serta 46 BLK UPTD di berbagai daerah.
Yassierli menegaskan, pelaksanaan pelatihan secara serentak menjadi langkah untuk memastikan pemerataan akses bagi pencari kerja di seluruh Indonesia. “Dengan sistem yang serentak ini, kita ingin memastikan setiap pencari kerja memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya,” katanya.
Program ini juga dirancang inklusif dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pelatihan. Selain itu, pemerintah memastikan dukungan fasilitas yang memadai bagi peserta selama mengikuti program.
Peserta mendapatkan berbagai fasilitas, antara lain pelatihan gratis, makan siang, bantuan transportasi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta fasilitas asrama untuk pelatihan tertentu.
“Dukungan ini penting agar peserta dapat mengikuti pelatihan dengan lebih fokus tanpa terbebani biaya dasar selama proses belajar,” ujar Yassierli.
Menariknya, program ini tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga berorientasi pada penyerapan tenaga kerja. Sekitar 50 persen peserta Batch I telah memiliki komitmen penempatan kerja setelah menyelesaikan pelatihan, yang menunjukkan kuatnya keterkaitan antara program vokasi dan kebutuhan industri.
Direktur Jenderal Binalavotas Darmawansyah menambahkan, program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja terampil.
“Program ini diharapkan mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing angkatan kerja Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran dan seleksi dilakukan secara terpusat melalui platform Skillhub guna menjamin transparansi, inklusivitas, dan non-diskriminasi.
Sepanjang tahun 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 70.000 peserta mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional yang dibiayai melalui APBN. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan industri, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus memperluas peluang kerja di Indonesia.
