Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai upaya sinergi pemerintah daerah dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat. Acara peluncuran ini berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis malam (9/7/2026), dihadiri oleh jajaran direksi perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Peluncuran Forum TSBLP/CSR ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan. Acara ini juga disaksikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa kolaborasi melalui TSBLP/CSR merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah.
“Kita ingin memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha agar pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan. TSBLP atau CSR harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Peningkatan Ekonomi dan Infrastruktur
Gubernur Ria Norsan mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat meningkat dari 5,39 persen pada 2025 menjadi 6,14 persen pada 2026. Selain itu, kondisi infrastruktur juga mengalami peningkatan dengan tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 65,06 persen. Cakupan layanan air minum telah mencapai 84,30 persen, dan angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 6,16 persen. Namun, kapasitas fiskal daerah masih terbatas dengan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,51 dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 0,97.
Program Prioritas TSBLP
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menyusun daftar program prioritas TSBLP Tahun Anggaran 2027 berdasarkan usulan perangkat daerah. Program ini mencakup sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemerintahan desa, hingga pembangunan infrastruktur dasar. Gubernur menekankan bahwa pelaksanaan CSR harus diarahkan pada pembangunan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami mengarahkan agar perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, mengalokasikan sebagian program CSR untuk mendukung pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pemerintahan desa,” tegasnya.
Komitmen Perusahaan dan Evaluasi
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa pelaksanaan TSBLP harus berlandaskan semangat Pancasila dan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyoroti pentingnya perusahaan untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
“Kami masih menemukan kawasan kumuh yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Perusahaan harus ikut membangun lingkungan sekitar agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran investasi,” tegas Krisantus.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menginisiasi sinkronisasi program TSBLP/CSR dengan agenda pembangunan daerah. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta merupakan instrumen penting untuk memperluas cakupan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sinkronisasi program CSR dengan prioritas pembangunan daerah akan memberikan nilai tambah yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
Peluncuran Forum TSBLP/CSR ini menjadi tonggak baru dalam memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha guna mewujudkan pembangunan Kalimantan Barat yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
