Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Kota Padang memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada warga yang terdampak bencana kebakaran. Melalui skema Bantuan Sosial Tidak Terduga (BSTT), pemerintah berupaya membantu korban kebakaran memenuhi kebutuhan dasar dan mempercepat pemulihan pascabencana. Bantuan ini disalurkan kepada Irka Puspa Dewi (45), korban kebakaran di Jalan Raya Banuaran, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, yang rumahnya rusak akibat kebakaran pada 12 Mei 2026.
Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dengan didampingi oleh unsur BPBD, Dinas Sosial, BAZNAS, pemerintah kecamatan, serta instansi terkait lainnya. Bantuan yang diberikan meliputi BSTT sebesar Rp10 juta dari Pemerintah Kota Padang, bantuan tunai Rp1,5 juta dari BAZNAS Kota Padang, serta bantuan kebutuhan dasar berupa perlengkapan mandi dan perabot rumah tangga dari BPBD Kota Padang.
Menurut Maigus Nasir, bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak bencana. “Pemulihan pascabencana membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar warga dapat kembali menjalani aktivitas secara normal,” ujarnya.
Edukasi Mitigasi Kebakaran
Selain penyaluran bantuan, pemerintah juga memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat edukasi mitigasi kebakaran kepada masyarakat. Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau diprediksi berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Pemerintah Kota Padang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang umumnya disebabkan oleh korsleting listrik dan kelalaian dalam penggunaan peralatan rumah tangga.
Masyarakat diimbau untuk secara berkala memeriksa instalasi listrik, memastikan peralatan elektronik tidak dibiarkan terhubung dengan arus listrik saat tidak digunakan, menggunakan kompor gas dengan aman, serta mengurangi berbagai potensi yang dapat memicu kebakaran di lingkungan permukiman.
Kolaborasi Lintas Pihak
Pemerintah juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, Forkopimca, BAZNAS, hingga masyarakat yang bergerak cepat membantu korban sejak peristiwa terjadi. Kolaborasi ini menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan darurat sekaligus mendukung proses pemulihan warga terdampak.
Pendekatan yang diterapkan Pemkot Padang menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada pemberian bantuan. Perlindungan sosial, koordinasi lintas lembaga, dan edukasi mitigasi harus berjalan beriringan agar masyarakat tidak hanya pulih dari bencana, tetapi juga lebih siap menghadapi potensi risiko di masa mendatang. Model penanganan seperti ini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
