Headline.co.id, Jakarta ~ Kepemimpinan perempuan kembali ditekankan sebagai elemen penting dalam memperkuat ketahanan bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Pemerintah, melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, menempatkan perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam resiliensi sosial, ekonomi, dan komunitas.
Pesan ini disampaikan dalam Dialog Nasional dan Lokakarya yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/4/2026). Acara ini merupakan hasil kerja sama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Perempuan Internasional 2026 dan menyambut Hari Kartini, bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong kepemimpinan perempuan sebagai kekuatan utama dalam membangun masyarakat yang tangguh.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa resiliensi nasional harus dibangun dari masyarakat dengan fondasi yang kuat dan berbasis kajian. “Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat menempatkan perempuan tidak lagi sekadar sebagai kelompok rentan, melainkan sebagai aktor strategis dalam memberdayakan komunitas. Tanpa kepemimpinan perempuan, resiliensi nasional tidak akan terbentuk secara utuh,” ujarnya.
Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, juga menekankan pentingnya kehadiran kepemimpinan perempuan dalam seluruh ruang pengambilan keputusan, baik formal maupun informal. Menurutnya, perempuan sering menjadi penggerak utama saat krisis, mulai dari menjaga ketahanan keluarga, mengelola sumber daya rumah tangga, hingga menjadi respons awal dalam situasi bencana. Namun, kontribusi tersebut kerap belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem kebijakan. “Ketika perempuan kuat, keluarga akan kuat. Ketika keluarga kuat, komunitas menjadi tangguh, dan pada akhirnya akan memperkuat resiliensi nasional,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan komitmen melalui program nyata yang menyentuh langsung kehidupan perempuan di tingkat akar rumput. Salah satunya adalah program Kebun Pangan Perempuan, yang mendorong perempuan, khususnya di wilayah perdesaan, menjadi pengelola ketahanan pangan keluarga dan komunitas secara mandiri. Selain itu, Kemen PPPA juga mendorong pengurangan beban kerja ganda perempuan melalui redistribusi tanggung jawab pengasuhan dan penguatan layanan perawatan berbasis komunitas. “Perempuan tidak bisa memimpin jika waktunya habis untuk mengurus beban rumah tangga sendirian. Kerja perawatan bukan isu domestik, ini adalah isu pembangunan,” tegas Veronica.
Dari sisi ekonomi, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menyatakan bahwa usaha kreatif yang dipimpin perempuan terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi keluarga. “Diversifikasi ekonomi melalui usaha kreatif yang dipimpin perempuan terbukti mampu menjaga stabilitas dan memperkuat ketangguhan ekonomi rumah tangga dan komunitas,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menyoroti pentingnya keluarga sebagai basis utama ketahanan sosial. Menurutnya, perempuan memiliki peran sentral dalam memastikan keluarga mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan demografi yang terus berlangsung.
Dari sisi kebencanaan, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menegaskan bahwa ketangguhan nasional tidak hanya bertumpu pada infrastruktur, tetapi juga kapasitas sosial yang tumbuh di tingkat komunitas. “Kepemimpinan perempuan terbukti menjadi penggerak utama dalam kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana,” ujarnya.
Dialog nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen lintas kementerian, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan dalam memastikan perempuan diakui sebagai aktor strategis dalam pembangunan nasional. Melalui forum ini, diharapkan lahir langkah-langkah konkret dan kolaboratif guna memperkuat kepemimpinan perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berperspektif gender, sekaligus memperkuat resiliensi bangsa menghadapi berbagai tantangan masa depan.
