Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan dukungannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor perkebunan kelapa sawit dengan memprioritaskan kepastian legalitas lahan, percepatan hilirisasi industri, dan optimalisasi pemanfaatan lahan. Langkah ini diambil sebagai fondasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dalam Rapat Koordinasi Ground Check Teknis Program Ekstensifikasi Lahan Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Rabu, 22 Juli 2026.
Rapat tersebut bertujuan untuk menyelaraskan langkah dan memperkuat koordinasi Pemprov Kalbar, PTPN IV, dan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan PSN di sektor perkebunan. Dalam arahannya, Krisantus menegaskan dukungan penuh terhadap program ekstensifikasi lahan dan hilirisasi industri kelapa sawit. Ia meyakini bahwa langkah ini dapat meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan memperkuat kemandirian Kalimantan Barat.
“Sebagai pimpinan daerah, kami menyambut baik rencana hilirisasi ini, mulai dari pembangunan pabrik minyak goreng hingga pengembangan produk turunannya seperti margarin. Ini merupakan cita-cita besar kami agar Kalimantan Barat mampu mewujudkan kemandirian pangan sehingga kebutuhan minyak goreng tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar pulau,” ujar Krisantus.
Selain itu, Krisantus juga mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pola intercropping, seperti penanaman kedelai sebelum kelapa sawit ditanam, serta pengembangan integrasi sapi-sawit untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging di Kalimantan Barat. Meski mendukung penuh program pemerintah pusat dan BUMN tersebut, Krisantus menegaskan bahwa seluruh proses pelaksanaan harus mengedepankan kepastian hukum dan legalitas lahan.
Ia menambahkan bahwa setiap target luasan yang akan dikembangkan wajib dipastikan berstatus clear and clean guna mencegah persoalan hukum maupun konflik sosial di kemudian hari. Jika terdapat kendala terkait status lahan, pengembangan sebaiknya difokuskan pada kawasan yang telah memiliki kepastian hukum. Investasi juga harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat serta menghormati keberagaman suku dan budaya di Kalimantan Barat.
“Kalau dari target luasan ada yang bermasalah, fokus pada lahan yang benar-benar clear and clean. Jangan sampai muncul persoalan hukum di kemudian hari. Kita juga harus memahami bahwa sebagian kawasan hutan telah lama dihuni masyarakat sebelum adanya penetapan tata ruang. Kalimantan Barat memiliki keberagaman suku dan budaya yang harus dihormati. Karena itu, investasi yang masuk harus tetap menjaga kondusivitas daerah dan menghargai masyarakat setempat,” tegasnya.
Krisantus juga mengajak para investor, baik BUMN maupun swasta, untuk tidak hanya memanfaatkan potensi sumber daya alam Kalimantan Barat, tetapi juga memiliki rasa memiliki terhadap daerah tempat mereka berusaha. “Ibarat membuka toko kelontong, kita harus mencintai tokonya sekaligus tempat toko itu berdiri. Investor perkebunan maupun pertambangan jangan hanya mencintai buah sawit atau bauksitnya saja, tetapi cintailah juga tanah Kalimantan Barat tempat usaha itu tumbuh,” pesannya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga meminta PTPN IV segera melakukan inventarisasi dan percepatan program peremajaan (replanting) terhadap kebun-kebun tua milik perusahaan, seperti di Parindu, Meliau, Ngabang, dan Kembayan, serta kebun karet milik perusahaan yang sudah tidak produktif, agar tidak terbengkalai dan berpotensi memicu klaim lahan oleh masyarakat.
Menutup arahannya, Krisantus menegaskan komitmen Pemprov Kalbar untuk memfasilitasi percepatan perizinan, persetujuan teknis, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Melalui sinergi tersebut, Pemprov Kalbar berharap pelaksanaan Program Strategis Nasional di sektor perkebunan dapat berjalan optimal, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Barat.
