Headline.co.id, Bupati Seruyan ~ Ahmad Selanorwanda, menghadiri Rapat Koordinasi Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi di Jakarta pada Selasa, 7 April 2026. Pertemuan ini bertujuan memperkuat kinerja pemerintah daerah pada tahun 2026 dengan mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas masalah transportasi di daerah. Fokus utama adalah mengatasi keterbatasan fiskal dan kebutuhan tenaga profesional yang mampu beradaptasi dengan dinamika wilayah.
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa banyak pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan angkutan umum. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung layanan transportasi publik secara mandiri. Sebagai solusi, forum menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan untuk menutup celah pembiayaan tersebut. “Masih banyak persoalan yang perlu kita selesaikan bersama, terutama terkait dukungan pembiayaan layanan angkutan umum di daerah,” ujar salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.
Selain aspek pembiayaan, rapat tersebut juga menekankan perlunya perubahan paradigma di kalangan aparatur pemerintah. Para birokrat kini diharapkan memiliki jiwa kewirausahaan agar pengelolaan layanan publik tidak hanya menjadi beban administratif, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. “Kita dituntut tidak hanya menjadi birokrat, tetapi juga memiliki pola pikir entrepreneurship agar mampu mengelola layanan angkutan umum sebagai kewajiban pelayanan publik yang memberikan nilai tambah,” tegas salah satu peserta rapat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam hal perencanaan aparatur, pemerintah menetapkan arah kebijakan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) periode 2025-2029 dengan tetap memprioritaskan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, sektor strategis seperti transportasi, energi, dan infrastruktur dipastikan tetap mendapat porsi pemenuhan SDM yang proporsional demi mendukung iklim investasi dan pembangunan berkelanjutan. Penguatan SDM profesional di sektor transportasi dianggap sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Seluruh kebijakan yang disusun diarahkan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. “Kualitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan yang kita susun harus mampu mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih baik,” pungkas perwakilan forum tersebut.
