Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia menuntut adanya jaminan keamanan bagi seluruh prajurit penjaga perdamaian yang bertugas di Lebanon. Tuntutan ini muncul setelah insiden serangan yang menewaskan tiga personel TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL (Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon).
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak terlibat dalam pertempuran. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas gugurnya tiga prajurit TNI, yaitu Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon, saat menjalankan misi perdamaian di bawah mandat PBB. “Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian,” ujar Menlu dalam keterangan resmi, Sabtu (4/4/2026).
Menlu Sugiono menekankan perbedaan misi penjaga perdamaian (peacekeeping) dan misi pencipta perdamaian (peacemaking). Menurutnya, serangan terhadap pasukan PBB adalah pelanggaran serius karena prajurit TNI dalam UNIFIL tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan upaya penciptaan perdamaian. “Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peace making, ini perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian,” tegasnya.
Seluruh perlengkapan dan pelatihan yang diberikan kepada prajurit penjaga perdamaian difokuskan pada upaya menjaga situasi damai yang sudah ada. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menilai bahwa situasi di Lebanon saat ini tidak seharusnya membahayakan keselamatan personel PBB, sehingga jaminan keamanan fisik bagi prajurit menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar.
Menlu Sugiono juga menyatakan bahwa Indonesia mendesak PBB untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh prosedur keselamatan di lapangan. “Kita juga meminta kepada PBB untuk mengevaluasi lagi keselamatan prajurit penjaga perdamaian PBB ini di mana pun berada, khususnya di UNIFIL ini,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat luar biasa guna membahas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Langkah diplomasi proaktif ini diambil sebagai respons tegas atas gugurnya tiga prajurit TNI pada 29-30 Maret 2026 saat bertugas sebagai personel penjaga perdamaian UNIFIL di Lebanon Selatan. Saat ini, masih terdapat lima prajurit TNI yang terluka akibat sejumlah serangan yang terjadi di Lebanon Selatan pada sepekan terakhir ini.
