Headline.co.id, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ~ Kalimantan Tengah, mempersiapkan diri menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau 2026. Langkah ini dilakukan melalui mitigasi dan koordinasi lintas sektor. Rapat supervisi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Pulang Pisau, Tony Harisinta, diadakan di ruang rapat Bupati Pulang Pisau pada Rabu, 1 April 2026.
Tony Harisinta menekankan bahwa rapat ini merupakan langkah awal untuk mengantisipasi peningkatan risiko karhutla seiring dengan prediksi musim kemarau yang lebih panjang. “Rapat supervisi ini sebagai persiapan menghadapi bahaya kebakaran hutan dan lahan yang kemungkinan akan terjadi di musim kemarau. Berdasarkan paparan BPBD Provinsi, diperkirakan kemarau tahun ini akan berlangsung cukup panjang sehingga perlu dibahas kesiapan serta langkah mitigasi dan antisipasinya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan perangkat daerah, baik dari sisi personel maupun peralatan, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif. “Kita mengingatkan kembali perangkat daerah agar menyiapkan peralatan dan petugasnya serta mengaktifkannya kembali. Jangan sampai nanti terjadi kebakaran baru kita bergerak. Kita harus berupaya melakukan pencegahan sejak awal,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain kesiapan teknis, Tony Harisinta menekankan perlunya dukungan anggaran yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi di lapangan guna menunjang penanganan bencana. Ia menambahkan bahwa upaya pencegahan harus menjadi prioritas, lain melalui peningkatan patroli terpadu serta penguatan kesiapsiagaan hingga ke tingkat desa.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berharap risiko dan dampak karhutla dapat diminimalisir, sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Pulang Pisau Herman Wibowo, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Alpius Patanan, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
