Headline.co.id, Lumajang ~ Pemerintah Kabupaten Lumajang menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas hubungan sosial di masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Forum Perempuan Perdamaian 2026 yang berlangsung di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Senin (30/3/2026).
Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, menyatakan bahwa kekuatan pembangunan berakar dari keluarga sebagai unit sosial paling mendasar. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam membentuk nilai, karakter, dan kualitas hubungan yang akan menentukan arah kehidupan masyarakat. “Ketahanan keluarga adalah fondasi dari ketahanan sosial. Jika perempuan berdaya, maka keluarga akan kuat, dan dari sanalah lahir masyarakat yang harmonis dan damai,” ungkapnya.
Dewi Natalia menegaskan bahwa perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga menjadi agen perubahan yang menanamkan nilai kebersamaan, empati, dan toleransi di lingkungan keluarga. Nilai-nilai tersebut, lanjutnya, akan berkembang menjadi hubungan sosial yang sehat di tingkat masyarakat. Dalam konteks ini, perempuan juga dituntut mampu beradaptasi dengan dinamika sosial, serta berperan dalam penguatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna Murti, menilai bahwa kualitas hubungan sosial menjadi fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. “Ketahanan sosial dibangun dari hubungan yang kuat, saling percaya, dan penuh empati. Di sinilah perempuan menjadi penjaga nilai dan perajut harmoni dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.
Indriono menambahkan bahwa perempuan memiliki kemampuan komunikasi yang inklusif dan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan persoalan sosial, sehingga berperan penting dalam mencegah konflik di tingkat lokal. Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Asian Muslim Action Network melalui program Sekolah Perempuan Perdamaian.
Program ini menjadi ruang peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan sekaligus memperkuat jejaring sosial di tingkat komunitas. Pemerintah daerah berharap sinergi tersebut dapat mendorong praktik-praktik baik di masyarakat, mulai dari penguatan ketahanan keluarga hingga pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Penguatan peran perempuan, menurut pemerintah daerah, merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan. Ketika perempuan berdaya, hubungan sosial akan semakin kuat, kepercayaan antarwarga meningkat, dan stabilitas masyarakat dapat terjaga.
