Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Provinsi Aceh telah memulai langkah penyesuaian program kerja terkait penggunaan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun 2026. Langkah ini diambil setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelesaikan proses monitoring dan evaluasi. Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah mengadakan rapat dengan 15 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk menyelaraskan program kegiatan sesuai arahan pemerintah pusat.
Rapat yang diadakan di Kantor Gubernur Aceh pada Senin, 30 Maret 2026, membahas fokus penggunaan tambahan anggaran TKD, terutama untuk penanganan pra dan pascabencana. Nasir menjelaskan bahwa beberapa program yang telah dirancang sebelumnya perlu disesuaikan, baik melalui pengurangan maupun pengalihan kegiatan, agar sejalan dengan rekomendasi tim evaluasi Kemendagri. “Kita melakukan penyesuaian agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran sesuai arahan hasil evaluasi,” ujarnya.
Nasir menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar implementasi program di lapangan tidak saling tumpang tindih. Pemerintah Aceh juga berkomitmen untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran TKD tetap dalam koridor peraturan yang berlaku, serta mendukung upaya pemulihan dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Inspektur II Inspektorat Jenderal Kemendagri, Andi Bataralifu, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan pedoman resmi sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun program dan alokasi anggaran TKD tahun 2026. Ia menilai bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri, sehingga pemerintah daerah harus mampu menetapkan prioritas program secara tepat, terutama yang berkaitan dengan penanganan bencana. “Perlu ada konsolidasi yang kuat dan berkelanjutan agar penyusunan program benar-benar efektif dan efisien,” katanya.
Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa pihaknya juga tengah melakukan pemetaan terhadap sejumlah kerusakan akibat bencana yang tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait terus diperkuat untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
