Headline.co.id, Jakarta ~ Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, menegaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam demokrasi. Hal ini disampaikan Safrizal dalam Workshop Kreator Informasi Lokal yang berlangsung di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, pada Selasa (12/5/2026). Acara ini diadakan oleh Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital.
Safrizal menekankan bahwa siapa pun yang menguasai informasi dapat menguasai dunia. Dalam era demokrasi, kebebasan pers dan berbicara sangat penting. Informasi saat ini dapat dibuat di mana saja dan hampir tanpa batas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima. Jika ada kesenjangan, sebaiknya tidak terlalu besar.
Safrizal memberikan apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) atas penyelenggaraan Workshop Kreator Informasi Lokal untuk berbagai organisasi di Banda Aceh. Ia berharap workshop ini dapat menghasilkan pembuat konten yang berkualitas, informatif, dan akurat. Pelatihan ini sangat penting karena dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar dari para peserta workshop.
Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) berkomitmen untuk mendukung para kreator konten dengan menyediakan informasi secara berkala mengenai penanganan pascabencana hidrometeorologi di Sumatra, Aceh. Menanggapi kritik publik terkait lambannya proses pemulihan, Safrizal memberikan penjelasan komprehensif mengenai situasi di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa proses pembangunan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena memerlukan verifikasi berlapis terkait legalitas lahan dan kerawanan lokasi baru. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah di masa depan. Saat ini, Aceh masih dalam status transisi darurat hingga Juli 2026.
Dalam masa transisi ini, fokus utama adalah pembangunan tempat tinggal sementara, pemenuhan kebutuhan pangan, dan kesehatan. Pembangunan hunian tetap komunal telah dilakukan oleh Kemenko Polkam dan BNPB di Aceh Utara. Selain itu, terdapat 71 lokasi hunian tetap komunal yang siap dibangun berdasarkan usulan pemerintah daerah.
Safrizal juga menyampaikan kebutuhan akan sumur bor, perbaikan sawah, revitalisasi sungai, dan infrastruktur penting lainnya. “Kami terus berupaya untuk memastikan bahwa semua kebutuhan ini dapat terpenuhi,” pungkasnya.
