Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas layanan publik. Hal ini disampaikan saat meninjau kesiapan pelayanan kesehatan di RSUD Pasar Minggu, Jakarta, pada Senin (16/3/2026). Rini menyatakan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan kanal pengaduan SP4N-LAPOR! merupakan alat penting bagi masyarakat untuk menyampaikan penilaian dan keluhan terkait layanan yang diterima.
Rini menjelaskan bahwa kedua instrumen tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan penilaian, keluhan, serta saran yang konstruktif. “Melalui pemanfaatan Survei Kepuasan Masyarakat dan kanal pengaduan SP4N-LAPOR!, pengguna layanan dapat secara langsung menyampaikan penilaian, aspirasi, maupun pengaduan terhadap layanan yang mereka terima,” ujarnya.
Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dapat semakin erat dan efektif dalam menciptakan layanan publik yang berkualitas. Rini menambahkan, “Jadi nanti di setiap poli-poli itu ada barcode, tinggal diisi nanti kalau memang layanan kurang baik, ya dilaporkan. Tentunya ini akan menjadi masukan kepada Kementerian PANRB, Provinsi DKI, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit ini untuk memberikan layanan yang lebih baik.”
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Inisiatif ini memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap kualitas layanan publik, sehingga penyelenggara layanan dapat melakukan perbaikan secara cepat dan berkelanjutan. Partisipasi publik di sini tidak hanya menjadi sarana pengawasan sosial, tetapi juga bagian penting dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Rini juga menekankan bahwa libur Lebaran merupakan periode dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, berbagai fasilitas pelayanan publik, termasuk layanan kesehatan, harus siap memberikan pelayanan terbaik. “Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, pemerintah secara proaktif ingin memastikan bahwa fasilitas layanan, sistem pelayanan, serta kesiapan tenaga kesehatan dan petugas pendukung berada dalam kondisi siap memberikan pelayanan yang cepat, responsif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutup Rini.
