Headline.co.id, Jakarta ~ Program Imunisasi Nasional (NIS) untuk periode 2025 hingga 2029 diperkirakan memerlukan anggaran sebesar Rp53,4 triliun. Dana tersebut dibutuhkan untuk memastikan cakupan imunisasi yang tinggi, merata, dan berkualitas di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Nugroho Soeharno, seorang pakar imunisasi dan Public Health Consultant di Center for Health Research, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dalam sebuah pemaparan di Jakarta pada Rabu (11/3/2026).
Menurut Nugroho, estimasi anggaran ini diperlukan untuk mendukung berbagai program prioritas, termasuk perluasan antigen baru, penguatan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), serta pemantauan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). Meski kebutuhan awal mencapai Rp53,4 triliun, hasil koordinasi lintas program dan integrasi layanan primer di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran hingga sekitar Rp11,2 triliun.
Optimalisasi anggaran dilakukan melalui integrasi berbagai program kesehatan, termasuk penguatan layanan primer yang menjadi ujung tombak pelayanan imunisasi di masyarakat. Dalam dokumen strategi NIS 2025–2029, terdapat sejumlah intervensi utama yang diusulkan untuk memperkuat program imunisasi nasional. Pertama, menjamin ketersediaan SDM dan logistik dengan memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, vaksin, serta logistik pendukung lainnya.
Langkah yang diusulkan meliputi pemanfaatan teknologi untuk pelatihan tenaga kesehatan, penguatan sistem logistik digital berbasis real-time, pengembangan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi kekurangan vaksin, serta penyediaan buffer stock vaksin di wilayah rentan. Selain itu, perencanaan kebutuhan vaksin akan dilakukan secara lebih akurat dengan memanfaatkan data populasi target dan proyeksi cakupan imunisasi.
Kedua, meningkatkan permintaan masyarakat terhadap imunisasi melalui pendekatan sosial dan komunikasi yang efektif. Beberapa strategi yang diusulkan meliputi kampanye imunisasi berbasis pendekatan budaya lokal, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital dan media sosial untuk edukasi kesehatan. Pendekatan ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi.
Ketiga, penguatan surveilans penyakit dan KIPI. Strategi berikutnya adalah memastikan sistem surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi berjalan optimal. Langkah yang diusulkan lain penguatan jejaring laboratorium surveilans, pemetaan wilayah berisiko tinggi, peningkatan kapasitas petugas surveilans, dan pemenuhan reagen pemeriksaan laboratorium. Sistem ini juga mencakup pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) untuk memastikan keamanan program imunisasi.
Strategi lainnya adalah memastikan layanan imunisasi dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk wilayah terpencil dan daerah dengan tingkat penolakan imunisasi tinggi. Langkah yang direncanakan meliputi pemetaan wilayah berisiko tinggi, penguatan akses transportasi dan fasilitas kesehatan, penyediaan klinik keliling, dan pelaksanaan program imunisasi kejar. Selain intervensi teknis, Nugroho juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola program imunisasi di semua tingkat pemerintahan.
Upaya yang diusulkan lain pembentukan satuan tugas imunisasi nasional dan daerah, reformasi tata kelola program imunisasi, konsolidasi lintas sektor dan advokasi kebijakan, serta pemantauan program melalui sistem pelaporan digital berjenjang. Pemerintah juga mendorong pemberian penghargaan kepada daerah atau layanan kesehatan yang berhasil meningkatkan cakupan imunisasi.
Dokumen NIS 2025–2029 disusun sebagai acuan strategis bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menjalankan program imunisasi selama lima tahun ke depan. Implementasi strategi ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat. Menurut Nugroho, dukungan semua pihak sangat dibutuhkan untuk menutup kesenjangan pembiayaan dan memastikan target imunisasi nasional dapat tercapai. “Program imunisasi membutuhkan dukungan lintas sektor agar target nasional dan global dapat tercapai, sekaligus mendukung visi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
