Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dengan mengoptimalkan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 mengenai pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Instruksi Presiden tersebut menugaskan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sebagai koordinator utama dalam mencapai target tersebut. Sebanyak 47 Kementerian dan Lembaga, serta seluruh Pemerintah Daerah, terlibat dalam penugasan ini. Presiden Prabowo menetapkan target untuk mencapai 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan menurunkan tingkat kemiskinan nasional menjadi 5 persen pada tahun 2029. “Alhamdulillah kemiskinan ekstrem berhasil turun. Dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Pada sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem alhamdulillah telah naik kelas,” ujar Menko Muhaimin dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Menko PM mengakui masih ada sejumlah tantangan yang harus segera diatasi. Lebih dari 774 ribu keluarga dalam kelompok desil 1 belum tersentuh program, terutama di wilayah seperti Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, dan Cianjur. Selain itu, masih terdapat 8,1 persen keluarga yang belum menerima bantuan, serta 60,2 persen keluarga desil 1 yang baru menerima satu hingga dua program.
Menko Muhaimin menyebutkan bahwa untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2026, waktu yang tersisa sangat terbatas. Oleh karena itu, Kemenko PM akan mengorkestrasikan berbagai program lintas Kementerian di daerah-daerah, khususnya di kantong kemiskinan. “Daerah-daerah prioritas yang disasar adalah 16.550 desa/kelurahan sesuai dengan Kepmenko Pemberdayaan Masyarakat No.6 Tahun 2026,” kata Menko Muhaimin.
Untuk itu, Menko PM menegaskan pentingnya perubahan paradigma kerja seluruh K/L, dari sekadar berorientasi pada serapan anggaran menjadi fokus pada hasil nyata. “Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target 2026, dan maksimal 5 persen pada 2029,” ujarnya.
