Headline.co.id, Jogja ~ Civitas akademika Universitas Alma Ata menyampaikan lima poin pernyataan sikap terkait perkembangan situasi nasional dan global yang dinilai berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Alma Ata, Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK., di kampus Universitas Alma Ata pada Jumat, 6 Maret 2026. Pernyataan ini muncul sebagai respons akademik terhadap dinamika geopolitik dunia, kebijakan ekonomi internasional, serta berbagai program strategis pemerintah di tingkat nasional. Melalui pernyataan tersebut, Universitas Alma Ata mendorong pemerintah mengambil langkah kebijakan yang lebih berpihak pada kemanusiaan, kedaulatan bangsa, serta kesejahteraan masyarakat.
Rektor Universitas Alma Ata, Prof. Hamam Hadi, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memberikan pandangan kritis dan konstruktif terhadap berbagai persoalan bangsa.
“Dalam tradisi akademik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan konstitusi, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyuarakan pandangan kritis dan konstruktif terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurutnya, sikap tersebut sejalan dengan amanat konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan serta komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Sikap Tegas atas Konflik Global
Dalam poin pertama, civitas akademika Universitas Alma Ata mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan sikap tegas dalam mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran.
Universitas Alma Ata menilai eskalasi konflik militer di kawasan Timur Tengah berpotensi memperluas ketegangan geopolitik global serta meningkatkan risiko krisis kemanusiaan yang lebih luas. Kondisi tersebut dinilai memerlukan respons diplomatik yang kuat dari negara-negara yang menjunjung prinsip perdamaian dunia, termasuk Indonesia.
“Sebagai negara yang secara konsisten menyuarakan perdamaian dunia dan menolak segala bentuk penjajahan, Indonesia diharapkan menunjukkan kepemimpinan moral dalam diplomasi internasional dengan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil,” kata Prof. Hamam Hadi.
Universitas Alma Ata menilai langkah diplomasi yang berlandaskan prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara menjadi penting untuk mencegah meluasnya konflik yang dapat berdampak pada stabilitas global.
Evaluasi Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (BoP)
Pada poin kedua, civitas akademika Universitas Alma Ata mendesak pemerintah untuk meninjau kembali keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Menurut Universitas Alma Ata, evaluasi tersebut perlu dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional tetap sejalan dengan amanat konstitusi serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia.
Keikutsertaan dalam forum internasional dinilai tidak boleh menimbulkan persepsi bahwa Indonesia berada dalam konfigurasi geopolitik tertentu yang berpotensi mengaburkan posisi moral dan politik Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia secara konsisten menunjukkan keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina serta menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Karena itu, civitas akademika Universitas Alma Ata menilai setiap kebijakan diplomasi internasional perlu tetap menjaga konsistensi sikap tersebut agar Indonesia tetap berdiri sebagai bangsa yang tegas memperjuangkan keadilan, kedaulatan negara, serta hak-hak rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan yang sah di mata hukum internasional.
Tinjau Kembali Perjanjian Dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART)
Pada poin ketiga, Universitas Alma Ata mendesak pemerintah untuk meninjau kembali perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Menurut civitas akademika Universitas Alma Ata, perjanjian tersebut perlu dikaji secara serius dengan mempertimbangkan berbagai kritik dan keberatan yang berkembang di ruang publik. Pemerintah juga diharapkan membuka secara transparan substansi serta implikasi dari perjanjian tersebut kepada masyarakat.
Hal ini terutama berkaitan dengan potensi dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi nasional, perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta posisi tawar Indonesia dalam hubungan perdagangan internasional.
“Kerja sama perdagangan internasional pada prinsipnya harus dibangun di atas asas kesetaraan, saling menghormati, dan keberpihakan pada kepentingan nasional jangka panjang,” ujar Prof. Hamam Hadi.
Universitas Alma Ata menilai hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap penting untuk dijaga. Namun, hubungan tersebut perlu dilandasi prinsip kemitraan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan agar tidak menimbulkan ketergantungan ekonomi maupun tekanan geopolitik yang dapat merugikan kepentingan bangsa Indonesia.
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Pada poin keempat, Universitas Alma Ata menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dievaluasi secara komprehensif oleh pemerintah.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar program dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Sebagai bentuk penyempurnaan program, Universitas Alma Ata mengusulkan pendekatan model hybrid. Model ini memprioritaskan intervensi gizi pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kelompok ini secara ilmiah dinilai paling menentukan pertumbuhan fisik serta perkembangan kognitif anak. Selain itu, penyediaan makan bergizi tetap diberikan kepada anak sekolah dari keluarga kurang mampu guna mendukung konsentrasi belajar dan mengurangi ketimpangan gizi di lingkungan pendidikan.
Pendekatan tersebut dinilai memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran sehingga dampaknya terhadap penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi mendatang menjadi lebih besar.
Selain itu, model yang lebih terfokus juga dapat mendorong tata kelola program yang lebih sederhana, transparan, dan mudah diawasi sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efisien dan akuntabel.
Universitas Alma Ata juga menilai pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa intervensi gizi yang memprioritaskan periode awal kehidupan dan bantuan sekolah yang lebih terarah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan status gizi serta kualitas pendidikan.
Penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
Pada poin kelima, civitas akademika Universitas Alma Ata mendorong pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Universitas Alma Ata menilai koperasi sejak awal dirancang sebagai instrumen ekonomi yang berlandaskan kebersamaan, gotong royong, serta keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kondisi ekonomi yang masih diwarnai ketimpangan akses terhadap sumber daya dan peluang usaha, penguatan koperasi dinilai penting untuk memperluas partisipasi ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal.
Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu menempatkan secara nyata prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat”, yakni koperasi dibangun dari kebutuhan masyarakat desa, dikelola secara partisipatif oleh anggotanya, dan manfaat ekonominya kembali untuk kesejahteraan anggota serta komunitas desa.
Prinsip tersebut dinilai penting agar KDMP tidak sekadar menjadi program administratif, melainkan tumbuh sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
Karena itu, Universitas Alma Ata mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola koperasi yang sederhana namun akuntabel, meningkatkan kapasitas manajemen, serta memastikan transparansi pengelolaan dan dukungan kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat.
Kontribusi Akademik untuk Kepentingan Bangsa
Prof. Hamam Hadi menegaskan bahwa pernyataan sikap ini merupakan bentuk kontribusi civitas akademika Universitas Alma Ata dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, memperkuat demokrasi, serta mendorong kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk kontribusi civitas akademika Universitas Alma Ata dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, keutuhan NKRI, memperkuat demokrasi, serta mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kemanusiaan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan tinggi menjadi fondasi penting dalam menghadapi berbagai tantangan global serta mewujudkan Indonesia yang berdaulat, demokratis, dan berkeadilan sosial.
