Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sebagian besar wilayah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah mengalami pemulihan signifikan. Infrastruktur pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, akses jalan, serta distribusi energi dan komunikasi umumnya telah kembali berfungsi.
Dalam konferensi pers bertajuk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra pada Rabu (11/2/2026), Tito menyatakan bahwa enam daerah tidak mengajukan bantuan rehabilitasi rumah karena dampak banjir dianggap tidak terlalu parah dan dapat diatasi oleh pemerintah daerah setempat. Di Sumatra Barat, empat daerah yang tidak mengajukan bantuan adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Selatan (kabupaten/kota terdampak ringan), serta Kota Bukittinggi dan Kota Sawahlunto. Di Sumatra Utara, Kabupaten Asahan juga menyatakan penanganan telah selesai secara mandiri. Sementara di Aceh, Kabupaten Aceh Besar menyampaikan hal serupa.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para bupati dan wali kota yang mampu menyelesaikan dampak bencana secara mandiri karena kerusakannya tidak terlalu berat,” ujar Tito.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Secara keseluruhan, peta pemulihan menunjukkan sebagian besar wilayah telah masuk kategori hijau atau pulih fungsional. Di Aceh, kecuali Aceh Tamiang yang masih menyisakan pekerjaan di beberapa titik, infrastruktur utama telah bersih dan dapat digunakan kembali. Layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta akses jalan nasional maupun provinsi telah kembali berjalan, meskipun di beberapa lokasi masih menggunakan jembatan sementara.
Di Sumatra Barat, distribusi BBM, operasional SPBU, pasokan listrik dan gas LPG dilaporkan telah normal 100 persen. Jaringan komunikasi dan internet juga telah pulih. Untuk air minum, masih terdapat kebutuhan dukungan di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Dua alur sungai di wilayah tersebut juga memerlukan penanganan lanjutan untuk mencegah risiko lanjutan.
Sementara di Sumatra Utara, hampir seluruh kabupaten/kota terdampak telah pulih secara fungsional. Kantor pemerintahan telah beroperasi, akses jalan nasional kembali normal, dan sebagian besar fasilitas umum sudah dapat digunakan. Meski demikian, beberapa puskesmas serta fasilitas pendidikan di sejumlah titik masih dalam tahap perbaikan.
Di sektor pendidikan, sejumlah bangunan sekolah dari tingkat SD hingga SMA sempat terdampak, namun kegiatan belajar mengajar telah kembali berlangsung dengan skema penyesuaian sementara. Di sektor keagamaan, beberapa rumah ibadah di Kota Padang, Padang Pariaman, dan sejumlah wilayah di Aceh masih dalam tahap rehabilitasi.
Tito menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan bertahap dengan prioritas pada pemulihan layanan dasar masyarakat. Hunian sementara, perbaikan jalan desa dan jalan kabupaten, serta normalisasi lingkungan terdampak menjadi fokus lanjutan.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian titik-titik yang belum sepenuhnya pulih, termasuk perbaikan infrastruktur desa dan fasilitas publik skala kecil. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang diketuai Menko PMK sebagai Ketua Tim Pengarah dan Mendagri sebagai Ketua Tim Pelaksana.
“Komitmen kita bukan hanya membangun kembali, tetapi memastikan wilayah terdampak menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi potensi bencana ke depan,” tegas Tito.
