Headline.co.id, Padang Panjang ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya strategi pengendalian inflasi yang berfokus pada daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara daring pada Selasa (27/1/2026). Rapat tersebut diikuti oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setdako Padang Panjang, Alvi Sena, beserta jajaran perangkat daerah terkait.
Mendagri menyoroti bahwa kelompok pengeluaran yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat harus menjadi prioritas. Kelompok tersebut meliputi makanan dan minuman, perumahan dan kebutuhan rumah tangga, kesehatan, transportasi, informasi dan komunikasi, rekreasi dan budaya, pendidikan, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran. Strategi ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah fluktuasi harga global dan domestik.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan 0,64 persen secara bulanan (month-to-month/mtm). Selain itu, Mendagri juga menyoroti kenaikan harga emas perhiasan yang turut menyumbang inflasi, seiring dengan lonjakan harga emas dunia yang mencapai rekor tertinggi.
Alvi Sena menyatakan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi daerah dengan memperhatikan keterkaitan kondisi lokal dan dinamika nasional. “Inflasi daerah tidak bisa dilepaskan dari perkembangan nasional, terutama pada sektor pangan dan komoditas strategis. Karena itu, arahan Mendagri menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi di daerah,” ujarnya.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Padang Panjang, Rini Samirawati, menjelaskan bahwa inflasi di Kota Padang Panjang pada Desember 2025 mengacu pada inflasi Kota Bukittinggi, yang mencapai 4,99 persen (yoy), meningkat dari November 2025 yang berada di angka 3,96 persen. Secara bulanan, inflasi tercatat 1,48 persen (mtm).
Meski demikian, perkembangan harga terkini menunjukkan tren yang relatif terkendali. Berdasarkan data BPS, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Padang Panjang pada Minggu Keempat Januari 2026 tercatat -5,39 persen, yang masuk kategori fluktuasi rendah dan menurun dibandingkan minggu sebelumnya sebesar -4,86 persen. Penurunan IPH ini terutama dipengaruhi oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan utama, seperti cabai merah, pisang, dan bawang merah.
Rini menambahkan bahwa penurunan harga cabai merah disebabkan oleh meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi di sekitar Padang Panjang yang mulai memasuki masa panen. Namun, ia menegaskan bahwa penurunan harga tetap perlu dikendalikan agar tidak merugikan petani. “Harga yang turun tetap harus dijaga agar tidak melewati Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat, sehingga keseimbangan kepentingan konsumen dan produsen tetap terjaga,” jelasnya.
Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk menjaga stabilitas inflasi daerah melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pemantauan harga secara berkala. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari perlindungan daya beli masyarakat dan mendukung ketahanan ekonomi lokal.
