Headline.co.id, Banyuwangi ~ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengusulkan penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam pendataan penerima bantuan sosial (bansos) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pernyataan ini disampaikan oleh Perencana Ahli Utama Kementerian PPN, Tubagus A. Choesni, dalam sebuah acara di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Barat, pada Kamis (22/1/2026).
Tubagus Choesni menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik, terutama dalam penyaluran bansos. “Kami mengucapkan terima kasih karena sejak awal pertemuan hingga hari ini, terlihat komitmen dari semua pihak untuk terus meningkatkan layanan publik. Kita ditugaskan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sistem baru dalam penyaluran bansos ini melibatkan penerima manfaat secara langsung dalam proses validasi dan pengisian data. “Dulu tidak ada agen bansos, sekarang ada sistem baru yang melibatkan agen seperti layanan perbankan ‘Laku Pandai’. Para KPM akan mengisi data secara mandiri, dengan dukungan teknologi seperti face recognition,” jelas Tubagus.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Tubagus menekankan pentingnya data yang akuntabel dan transparan untuk mencegah konflik atau tudingan keliru di lapangan. “Jika tidak transparan, KPM bisa saja menuduh pendamping PKH melakukan kesalahan, padahal sumber masalahnya adalah data. Maka, tanggung jawab kini mulai dialihkan langsung kepada KPM,” tegasnya.
Meskipun demikian, ia mengakui bahwa sistem ini masih dalam tahap penyempurnaan. Mengutip pernyataan mantan Menteri Sosial, Tubagus menganalogikan proses ini seperti “berlayar sambil memperbaiki kapal”. “Sistem ini belum sempurna, namun terus kami benahi berdasarkan berbagai masukan dari masyarakat, termasuk di Banyuwangi. Beberapa saran telah kami integrasikan ke dalam sistem,” tambahnya.
Tubagus juga menyoroti pentingnya mengurangi dua jenis kesalahan dalam penyaluran bantuan, yaitu exclusion error (orang layak tidak menerima bantuan) dan inclusion error (orang tidak layak menerima bantuan). “Masih banyak warga miskin yang enggan menerima bantuan karena merasa tidak pantas, padahal mereka berhak. Sebaliknya, ada pula yang tidak layak tapi tetap menerima. Di sinilah peran kader Dasawisma dan pendamping PKH untuk melakukan pendataan secara tepat,” katanya.
Ia berharap para penerima manfaat dan petugas di lapangan terus menjalin komunikasi dan memahami sistem baru ini demi mewujudkan penyaluran bansos yang adil dan bertanggung jawab. “Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,” tutup Tubagus.
