Headline.co.id, Banda Aceh ~ Pemerintah Provinsi Aceh terus berupaya mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi di berbagai wilayah terdampak. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah menyelesaikan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P). Meskipun sempat mengalami kendala anggaran, Pemerintah Aceh telah mengoptimalkan pos anggaran kategori mendesak.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh M. Nasir dalam rapat koordinasi bersama Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di ruang kerjanya pada Rabu, 21 Januari 2026. “Target awal R3P selesai pada 20 Januari, namun kita sesuaikan kembali menjadi 30 Januari mendatang. Kami fokus pada aspek teknokratik agar pemulihan berjalan terukur,” ujarnya.
Pemerintah Aceh telah memobilisasi kekuatan sosial dengan melibatkan 150 Civil Society Organization (CSO) dan 96 sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk berpartisipasi dalam berbagai klaster pemulihan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Sekda Aceh, M. Nasir, berharap adanya dukungan dan pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam perbaikan infrastruktur, seperti sungai dan jembatan, agar lebih fleksibel mengingat keterbatasan ruang fiskal daerah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sementara itu, tim Leader SKALA, Petra Karetji, menjelaskan bahwa program SKALA dirancang bukan untuk menciptakan aktivitas baru, melainkan untuk mendukung penuh prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh. SKALA berkomitmen untuk mengintegrasikan bantuan internasional dengan prioritas daerah guna memastikan penanganan berjalan efektif. “SKALA siap bekerja di belakang layar untuk mendukung strategi Pemerintah Aceh. Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian Aceh dalam pengelolaan data, termasuk posisi Aceh yang kini menempati peringkat ke-8 nasional dalam pelayanan publik menurut Kemenpan,” ujar Petra.
Dalam konteks pemulihan ekonomi, Petra mencatat adanya risiko sosial-ekonomi pascabencana, seperti munculnya tengkulak di tengah masyarakat. Meskipun pemulihan ekonomi tidak secara langsung menjadi mandat utama SKALA, pihaknya akan berkoordinasi dengan DFAT dan program SIAP SIAGA untuk melihat peluang dukungan lebih lanjut.
Untuk mitigasi dan analisis pascabencana, SKALA telah melakukan uji coba analisis di Aceh Tamiang dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data. Penggunaan platform Tilikan dan aplikasi SIGAP di tingkat gampong juga didorong sebagai sumber data lini depan. Selain itu, terdapat potensi kolaborasi dengan sektor akademis, di mana 210 mahasiswa STIS diharapkan dapat berkontribusi dalam pengumpulan data di lapangan untuk memperkuat akurasi intervensi pemerintah.
