Headline.co.id, Lamongan ~ Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pelaksanaan program ini dipastikan aman dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian nasional.
Menko Airlangga menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program MBG diharapkan dapat menggerakkan perekonomian dengan cara membayar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di awal, yang akan memperkuat arus kas pelaksana dan mendorong investasi lokal serta usaha kecil. “Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga sebetulnya arus kasnya bagus,” ujar Menko Airlangga.
Di beberapa daerah, seperti Lamongan, partisipasi masyarakat dalam membangun usaha SPPG menunjukkan efek pengganda ekonomi dari program ini. Dari total anggaran Rp335 triliun, diperkirakan hampir Rp80 triliun akan disalurkan ke tingkat akar rumput setiap kuartal. Jumlah ini jauh melampaui stimulus pemerintah pada kuartal pertama tahun sebelumnya yang mendekati Rp37 triliun.
Menko Airlangga menambahkan bahwa penyaluran dana Rp80 triliun per kuartal secara langsung ke masyarakat akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Program MBG juga diperkirakan mampu menyerap hingga tiga juta tenaga kerja, sejalan dengan perhitungan bahwa setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja baru.
Lebih lanjut, Menko Airlangga memperkirakan bahwa kontribusi program MBG dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Bahkan jika hanya setengah dari potensi tersebut yang terealisasi, program ini tetap dapat memberikan tambahan sekitar tiga persen bagi perekonomian nasional selama periode pelaksanaannya pada tahun 2026. “Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah,” kata Menko Airlangga.
