Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia saat ini sedang dalam tahap akhir proses bidding untuk mendapatkan lahan strategis di kawasan Western Hindawiyah, Makkah, Arab Saudi. Lahan ini direncanakan untuk pembangunan Kampung Haji Indonesia dan terletak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram, yang dianggap sangat strategis untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia.
Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM dan Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan informasi ini setelah melaporkan perkembangan terbaru kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/12/2025). “Yang kedua adalah yang proses bidding. Yang nomor enam namanya di Western Hindawiyyah. Itu jaraknya hampir sama, sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram,” ujar Rosan kepada media.
Rosan menjelaskan bahwa proses bidding ini telah memasuki tahap akhir. Dari sekitar 90 bidang lahan yang ditawarkan oleh otoritas Arab Saudi, Indonesia berhasil masuk dalam dua besar kandidat yang paling memenuhi kriteria. Menurutnya, mekanisme bidding di Arab Saudi tidak hanya ditentukan oleh harga penawaran, tetapi lebih pada rencana pembangunan, desain kawasan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan teknis yang berlaku. “Bidding ini bukan soal harga, tetapi soal rencana pembangunan, desain, dan kesesuaian dengan aturan yang ada,” jelasnya.
Hasil akhir dari proses bidding ini diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat. “Rencananya mungkin akhir bulan ini atau Januari,” ungkap Rosan. Seluruh perkembangan proses ini telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah optimistis bahwa jika Indonesia berhasil memperoleh lahan tersebut, kualitas layanan jemaah haji nasional akan meningkat secara signifikan. “Kalau kita mendapatkan lahan itu, insyaallah seluruh jemaah haji kita bisa terlayani dengan tempat yang sangat baik, sangat layak, dan jauh lebih dekat dibandingkan keadaan sekarang. Tentunya ini akan menambah kekhusyukan jemaah saat menjalankan umrah dan haji,” ucapnya.
Rosan menambahkan bahwa pengembangan Kampung Haji Indonesia dirancang berada di dua lokasi berbeda. Skema ini bertujuan untuk mengatur arus pergerakan jemaah, transportasi, serta logistik secara lebih efektif dan terintegrasi. Selain lahan yang masih dalam proses bidding, Rosan juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengamankan lahan lain yang status kepemilikannya akan mulai berlaku pada Januari mendatang, seiring berlakunya regulasi baru di Arab Saudi. “Karena memang baru akan sah pada bulan Januari sesuai undang-undang yang baru, yang mengizinkan institusi asing memiliki tanah. Jadi ini adalah hak milik, tanah di Makkah dan Madinah menjadi hak milik,” jelas Rosan.
Ia menegaskan bahwa lahan tersebut menjadi yang pertama di Makkah yang dimiliki oleh institusi di luar Arab Saudi, menandai tonggak penting dalam hubungan bilateral Indonesia–Arab Saudi, khususnya di sektor pengelolaan haji dan investasi strategis. Menurut Rosan, pemerintah Arab Saudi kini memandang Indonesia sebagai mitra yang serius dan memiliki komitmen jangka panjang dalam mendukung pembangunan kawasan suci. “Mereka menyampaikan bahwa sekarang mereka menganggap kita sangat serius dan berkomitmen penuh untuk membangun dan menjadi bagian dari pembangunan, terutama di Makkah dan insyaallah ke depan juga di Madinah,” pungkasnya.
Pembangunan Kampung Haji Indonesia diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi layanan, serta perlindungan jemaah haji Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan ibadah haji yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan.
