Headline.co.id, Bima ~ Pemerintah menekankan pentingnya pendataan yang cepat dan akurat sebagai langkah awal dalam pemulihan pascabencana di Provinsi Sumatra Barat. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pendataan kerusakan dan data kependudukan warga terdampak harus segera diselesaikan agar bantuan dapat disalurkan dengan tepat. “Kami meminta pendataan dilakukan secepatnya agar dapat segera dikoordinasikan dengan kementerian terkait, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan bantuan bagi masyarakat,” ujar Bima saat kunjungan kerjanya di Tebing Banda Gadang, Nanggalo, Kota Padang, Selasa (2/12/2025).
Bima menjelaskan bahwa pendataan ini penting untuk menentukan besaran anggaran, kebutuhan perbaikan rumah, prioritas wilayah, hingga perencanaan relokasi bagi warga di zona berisiko tinggi. Pemerintah pusat juga menegaskan bahwa koordinasi lintas daerah akan dilakukan untuk mendukung percepatan ini.
Untuk mempercepat proses administrasi pascabencana, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan layanan jemput bola bagi warga yang kehilangan dokumen kependudukan. “KTP dan Kartu Keluarga akan dicetak dan diantarkan langsung kepada warga terdampak. Kami meminta Dukcapil turun langsung agar masyarakat segera kembali memiliki dokumen administrasi kependudukan,” jelas Bima. Ia menambahkan bahwa dokumen tersebut merupakan syarat penting untuk menerima berbagai bentuk bantuan pemerintah, termasuk bantuan perbaikan rumah, bantuan sosial, dan penggantian kerugian.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain pendataan warga, pemerintah pusat juga mendorong percepatan pendataan kerusakan rumah dan infrastruktur di seluruh wilayah terdampak. Bima menegaskan bahwa langkah cepat di lapangan sangat dibutuhkan. “Dari kondisi di lapangan, memang dibutuhkan percepatan. Pak Wali (Wali Kota Padang-red) sudah menyampaikan perlunya alat berat, pemadam kebakaran, serta tenaga tambahan untuk membuka akses dan membersihkan permukiman. Semua ini akan kami koordinasikan dengan daerah sekitar,” katanya.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memastikan pemulihan konektivitas jaringan serta infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra. Selain pemulihan teknis, Komdigi juga mendirikan sejumlah Posko sebagai Pusat Informasi dan Media Center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana.
Di Aceh, posko dipusatkan di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, sementara di Sumatra Barat posko ditempatkan di Komplek Kantor Gubernur Sumbar. Untuk Sumatra Utara, Posko Komdigi beroperasi di tiga titik, yakni Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, Gelanggang Olahraga (GOR) Pandan Tapanuli Tengah, serta Posko Trauma Healing di Hamparan Perak, Deli Serdang. Posko tersebut berfungsi sebagai ruang kerja bagi jurnalis, pusat penyelenggaraan konferensi pers, serta titik koordinasi lapangan bagi satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, posko menjadi lokasi pemantauan jaringan telekomunikasi oleh Balai Monitoring (Balmon) di tingkat wilayah, sekaligus ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi, informasi publik, dan berbagai konten terkait penanganan bencana.
