Headline.co.id, Gorontalo ~ Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memulai pelaksanaan asesmen Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) di Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara Gorontalo. Asesmen ini diikuti oleh 346 pejabat, termasuk pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, serta beberapa pejabat fungsional dan pelaksana. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, yaitu pada tanggal 6, 7, dan 10 November 2025. Pada hari kedua, asesmen dilakukan dalam dua sesi, masing-masing diikuti oleh 100 peserta dengan durasi empat jam per sesi.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyatakan bahwa hasil asesmen ini akan menjadi acuan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. “Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sudah tentunya akan kita ambil dari hasil asesmen ini. Kita akan lihat profil dan kompetensinya seperti apa. Begitu pula untuk pejabat administrator dan pengawas akan coba kita lihat petanya seperti apa,” ungkap Gusnar setelah memantau pelaksanaan asesmen ProASN pada hari kedua, Jumat (7/11/2025).
Hasil asesmen ini akan digunakan untuk menyesuaikan jabatan dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah diterima dari Kementerian Dalam Negeri. Gubernur menjelaskan bahwa SOTK tersebut sedang dikonsultasikan oleh Panitia Khusus DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan pertimbangan teknis sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. “Karena dari sekian OPD itu ada perubahan nama nomenklatur, itu yang perlu disahkan dengan peraturan daerah. Untuk OPD yang tidak berubah cukup dengan peraturan gubernur,” tambahnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Asesmen ProASN bertujuan untuk mengukur potensi psikologis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, literasi digital, serta preferensi karir guna mendukung pembangunan dan penerapan Manajemen Talenta nasional. Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional untuk mempercepat penyediaan data potensi dan kompetensi ASN yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
