Headline.co.id (Jogja) ~ Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta menahan Lurah Tegaltirto, Berbah, Sleman, Sarjono, terkait dugaan penjualan tanah kas desa (TKD) di Dusun Candirejo yang menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp733 juta. Penahanan dilakukan setelah Sarjono ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (11/9/2025), usai penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup.
Baca juga: Aksi Pembobolan ATM Digagalkan Warga, Dua Terduga Pelaku Diamankan Polsek Wirobrajan
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY, M. Anshar Wahyuddin, mengatakan penahanan dilakukan untuk mencegah risiko tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya. “Penyidik telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan S sebagai tersangka,” ujar Anshar didampingi Kasidik Kejati DIY Bagus Kurnianto dan Kasi Penkum Kejati DIY Herwatan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Modus Hilangkan Aset Desa
Menurut Kejati DIY, kasus ini bermula ketika Sarjono masih menjabat sebagai Dukuh Candirejo periode September 2002 hingga Desember 2020. Pada inventarisasi tanah tahun 2010, ia yang juga menjadi anggota Tim Inventarisasi Kring Candirejo diduga menghilangkan aset tanah kas desa Persil 108 seluas 6.650 meter persegi di Dusun Candirejo.
Dengan alasan tanah tersebut sering kebanjiran, Sarjono bersama saksi TB (Carik Tegaltirto) dan saksi SN (Lurah Tegaltirto saat itu) menghapus Persil 108 dari legger dan laporan daftar inventarisasi tanah kas desa (TKD) tahun 2010. Setelah itu, Sarjono memanfaatkan proses turun waris dan konversi waris untuk menguasai tanah yang seharusnya menjadi milik desa.
Baca juga: Polresta Yogyakarta Ungkap Kasus Pelemparan Molotov di Enam Pos Polisi, Dua Pelaku Ditangkap
Penjualan Tanah ke Yayasan di Jakarta
Tanah yang telah dikuasai kemudian dijual Sarjono kepada Yayasan Yeremia Pemenang yang berlokasi di Jakarta Barat dalam dua tahap. Pertama, sebidang tanah dengan SHM Nomor 2883 seluas 1.747 meter persegi senilai Rp1,1 miliar. Kedua, sebidang tanah lain dengan SHM Nomor 5000 yang beririsan dengan Persil 108 senilai Rp300 juta.
Tindakan tersebut dinilai melanggar ketentuan hukum, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 serta Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
Baca juga: Pengendara Motor Asal Purworejo Alami Gegar Otak Usai Tertabrak Pikap di Bantul
Kerugian Negara dan Dasar Hukum
Berdasarkan laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu oleh Inspektorat DIY Nomor X.700/56/PM/2025 tanggal 23 Mei 2025, kerugian negara akibat perbuatan Sarjono ditaksir mencapai Rp733.084.739.
Atas perbuatannya, Sarjono disangkakan melanggar:
- Primair: Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.
- Subsidiair: Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.
“Penahanan dilakukan selama 20 hari di Lapas Kelas II Yogyakarta, terhitung mulai hari ini hingga 30 September 2025,” jelas Anshar.
Baca juga: Empat Kendaraan Tabrakan Beruntun di Depan SD Kabregan Jalan Jogja–Wonosari, Tiga Orang Luka
Sementara itu, terkait peran saksi TB dan SN, Kejati DIY menyatakan status keduanya akan ditentukan kemudian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.
Baca juga: Dua Anggota Brimob yang Lindas Ojol Saat Demo di DPR Akan Diproses Pidana
