![[Siaran Pers] Jaga Ruang Informasi yang Sehat, Wamen Nezar Patria Tekankan Peran KPI](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-jaga-ruang-informasi-yang-sehat-wamen-nezar-patria-tekankan-peran-kpi.png)
Headline.co.id, Jakarta ~ Headline.co.id, Siaran Pers Kementerian Komdigi
Rabu, 11 November 2026
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai pembaruan regulasi penyiaran penting untuk menjaga ruang informasi yang sehat di tengah perubahan teknologi dan persaingan platform digital. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2026 di Jakarta Barat, Selasa (10/11/2026). Menurut Nezar, pembaruan tersebut diperlukan untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya, memperkuat peran KPI, serta menjaga keberlanjutan industri penyiaran nasional. Ia juga menekankan pentingnya pengaturan yang lebih proporsional terhadap lembaga penyiaran dan platform digital.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Nezar mengatakan perubahan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi sekaligus mempercepat perubahan model bisnis industri media. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2026 mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 235,26 juta orang atau 81,72 persen dari total penduduk.
Sebanyak 43,4 persen pengguna internet menghabiskan waktu empat hingga enam jam setiap hari di platform digital. Perhatian publik pun tidak lagi terpusat pada televisi dan radio, tetapi terbagi ke media sosial, video pendek, layanan streaming, serta platform Over The Top (OTT).
Pembaruan Regulasi Penyiaran Dinilai Mendesak
Perubahan pola konsumsi informasi membuat batas penyiaran konvensional dan layanan digital semakin sulit dibedakan. Namun, Nezar menilai pengaturan terhadap kedua ekosistem tersebut belum sepenuhnya setara.
Ia mencontohkan setiap orang kini dapat melakukan siaran langsung melalui telepon genggam dan menjangkau jutaan penonton tanpa melalui mekanisme perizinan serta pedoman perilaku penyiaran yang berlaku bagi lembaga penyiaran konvensional.
“Pengawasan atas siaran dalam tanda kutip ini tidak lagi berhenti di menara pemancar karena tindakan broadcast ini bisa dilakukan lewat semua channel,” jelas Nezar.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pembaruan regulasi penyiaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah berusia hampir 24 tahun dan lahir sebelum media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Pada 8 September 2026, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR.
Perlindungan Publik dan Penguatan KPI
Nezar menjelaskan pembaruan regulasi tersebut diarahkan untuk menata hubungan lembaga penyiaran dan platform digital secara lebih proporsional. Selain itu, pembaruan ditujukan untuk memperkuat pelindungan masyarakat, terutama anak dan kelompok rentan, serta meningkatkan kelembagaan dan kapasitas KPI.
Regulasi baru juga diharapkan dapat menghadirkan keadilan dalam pengawasan isi siaran maupun proses bisnis industri penyiaran.
“Kita memandang pembaruan Undang-Undang ini sebagai upaya untuk mendudukkan secara proporsional hubungan lembaga penyiaran dan platform digital, menguatkan perlindungan publik, terutama anak dan kelompok rentan, menguatkan kelembagaan dan kapasitas KPI, serta mewujudkan keadilan pengawasan atas isi siaran maupun proses bisnisnya,” ungkapnya.
Nezar menyebut kontribusi penyiaran terhadap ketahanan nasional setidaknya mencakup tiga aspek. Pertama, ketahanan informasi untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya, terutama ketika terjadi bencana maupun situasi krisis.
Kedua, ketahanan generasi melalui perlindungan anak dan kelompok rentan dari konten yang merusak tanpa menghilangkan ruang berekspresi. Ketiga, ketahanan ekonomi dan kedaulatan untuk memastikan industri penyiaran nasional tetap memiliki ruang tumbuh di tengah persaingan dengan platform digital global.
Belanja Iklan dan Konten Lokal
Menurut Nezar, arus belanja iklan dan perhatian masyarakat yang semakin banyak terserap platform global perlu menjadi perhatian bersama. Tanpa pengaturan yang proporsional, kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan industri penyiaran nasional dan mengurangi keberadaan konten lokal.
“Jika ini berlanjut, industri penyiaran nasional melemah dan konten lokal menyusut. Pada akhirnya kita kehilangan kebanggaan penceritaan tentang diri kita sendiri,” tutur Nezar.
Ia menambahkan, tantangan pengaturan platform digital tidak dapat dipisahkan dari persoalan kedaulatan. Platform yang beroperasi lintas negara membuat penyusunan regulasi membutuhkan pertimbangan yang matang, kokoh, proporsional, serta mampu menghadapi dinamika geopolitik.
Partisipasi Publik dalam Perubahan UU Penyiaran
Karena itu, Nezar menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Penyiaran. Pemerintah, kata dia, memahami perhatian dan kekhawatiran dari komunitas pers serta kreator konten terkait pengaturan platform dan konten yang diproduksi pengguna.
“Regulasi yang baik melindungi publik sekaligus menjaga kemudahan pers dan ruang kreativitas,” ujarnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
