Headline.co.id, Jakarta ~ Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menyiapkan evaluasi kinerja Penyuluh Agama Kristen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Evaluasi tersebut menyasar seluruh penyuluh ASN di wilayah penugasan dan ditargetkan menghasilkan rekapitulasi serta sintesis laporan untuk disampaikan kepada pimpinan pada 22–23 November 2026. Persiapan evaluasi dibahas dalam Program Pelatihan Mandiri (PPM) Pengawasan di Ruang Kerja Inspektorat I, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas penyuluh sesuai ketentuan, mengidentifikasi kendala bimbingan di lapangan, serta menyusun rekomendasi perbaikan.
Evaluasi kinerja Penyuluh Agama Kristen tersebut menggunakan metode populasi. Dengan metode ini, seluruh penyuluh ASN dalam wilayah penugasan menjadi sasaran pemeriksaan. Pelaksanaan evaluasi dibagi kepada enam tim yang mencakup Maluku Utara, Papua Barat Daya, Kepulauan Riau dan Bali, Kalimantan Timur, Jawa Barat, serta Kalimantan Tengah.
Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Ahmadun mengatakan evaluasi perlu dipersiapkan secara matang, termasuk dengan memahami regulasi mengenai jabatan, tugas dan fungsi, serta ketentuan kedisiplinan penyuluh.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Evaluasi kinerja Penyuluh Agama Kristen harus dilaksanakan dengan indikator yang jelas dan terukur. Karena itu, seluruh tim perlu memahami regulasi yang menjadi dasar penilaian agar proses evaluasi berjalan objektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ahmadun.
Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Kristen Berbasis Bukti
Persiapan evaluasi dilakukan melalui PPM Pengawasan bertema “Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Kristen”. Kegiatan itu diikuti 26 pegawai Inspektorat Jenderal dengan menghadirkan Usup Rahman Hakim, Auditor Ahli Madya; Ahmad Muhajir, Auditor Ahli Muda; dan Noverlin Gulo, Auditor Ahli Pertama, sebagai pemateri.
Usup Rahman Hakim menjelaskan, PPM tersebut bertujuan membangun kapasitas auditor agar mampu menghasilkan pengawasan yang berdampak. Auditor dibekali kemampuan untuk melaksanakan evaluasi kinerja Penyuluh Agama Kristen secara objektif, berbasis bukti, serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan di satuan kerja mitra Inspektorat I.
Menurut Usup, terdapat empat target kapasitas yang ingin dicapai melalui pelatihan itu. Target tersebut meliputi pemahaman terhadap landasan regulasi dan kerangka evaluasi, evaluasi sepuluh tugas pokok penyuluh sesuai SK Dirjen Bimas Kristen Nomor 437 Tahun 2024, pelaksanaan pengujian dengan metode yang menghasilkan temuan bermakna, serta pengubahan temuan menjadi pembinaan dan tindak lanjut yang terukur.
Ahmadun juga mengingatkan bahwa pelaksanaan evaluasi secara daring memerlukan persiapan dan koordinasi yang baik. Hal itu diperlukan untuk memastikan keseragaman indikator penilaian bagi penyuluh yang bertugas di berbagai wilayah, termasuk Indonesia Timur.
“Melalui evaluasi ini, kita perlu memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan tugas Penyuluh Agama Kristen, termasuk kendala yang dihadapi di lapangan. Hasilnya diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan tugas dan kebijakan pembinaan Penyuluh Agama Kristen,” kata Ahmadun.
Tahapan dan Dasar Evaluasi
Ahmad Muhajir memaparkan evaluasi akan dilakukan melalui tiga tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pemeriksaan mencakup pengujian dokumen pendukung, wawancara dan koordinasi dengan pihak terkait, serta analisis terhadap pelaksanaan tugas penyuluh.
Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Pengumpulan bukti dukung dilakukan melalui Google Form terpusat dengan koordinasi melalui Pembimbing Masyarakat (Pembimas) atau Kepala Bidang Urusan Agama Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
Seluruh dokumen yang terkumpul akan menjadi bahan verifikasi dan analisis tim auditor. Dalam pembahasan, peserta juga mendiskusikan mekanisme pengumpulan data, pembagian beban kerja auditor, serta keseragaman format pelaporan.
Noverlin Gulo menjelaskan, evaluasi mengacu pada KMA Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Keagamaan dan SK Dirjen Bimas Kristen Nomor 437 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen.
Aspek yang dinilai mencakup pelaksanaan tugas sesuai jenjang jabatan, pengembangan kompetensi, serta keterlibatan penyuluh dalam deteksi dini dan mitigasi konflik keagamaan.
Jadwal Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Kristen
Pengumpulan dan verifikasi data ditargetkan selesai pada 20 November 2026. Tahap berikutnya berupa penyelesaian pengujian dokumen dan pengisian instrumen evaluasi yang harus rampung paling lambat 21 November 2026.
Setelah itu, rekapitulasi dan sintesis laporan dijadwalkan disampaikan kepada pimpinan pada 22–23 November 2026. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan.
Rekomendasi tersebut juga mencakup kebutuhan sosialisasi dan bimbingan teknis berkelanjutan bagi Penyuluh Agama Kristen yang belum mengikuti pelatihan mengenai SK Dirjen Bimas Kristen Nomor 437 Tahun 2024.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
